KUNINGAN ONLINE – Setelah dua hari rekapitulasi di tingkat kabupaten, KPU Kuningan akhirnya menetapkan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kuningan 2024.
Pantauan Kuninganonline.com, Proses ini berlangsung dengan penuh dinamika, mencerminkan ketegangan di antara pihak-pihak terkait, meskipun hasil akhir telah diumumkan secara resmi.
Rekapitulasi dan Hasil Pilkada
Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 891.960, serta tambahan DPTB (393) dan DPK (907), surat suara yang tersedia mencapai 915.538 lembar. Dari jumlah ini:
- Surat suara digunakan: 585.237
- Surat suara sah: 554.288
- Surat suara tidak sah: 30.945
- Surat suara tidak digunakan: 329.990
Perolehan suara masing-masing paslon adalah:
- Paslon 1 (Dian – Tuti): 211.961 suara
- Paslon 2 (Ridho – Kamdan): 196.853 suara
- Paslon 3 (Yanuar Prihatin – Udin Kusnaedi): 145.474 suara
Dengan demikian, pasangan Dian – Tuti unggul dan menjadi pemenang Pilkada Kuningan 2024.
Penolakan Saksi Paslon 2 dan 3
Meskipun hasil telah ditetapkan, saksi dari Paslon 2 dan Paslon 3 menolak menandatangani berita acara dan D-Hasil Kabupaten. Sikap ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap jalannya proses Pilkada, terutama pada beberapa aspek teknis dan administratif yang dianggap kurang sinkron.
Tantangan dalam Tahapan Pilkada
Proses tahapan Pilkada di Kuningan tidak luput dari dinamika yang memicu ketegangan, seperti:
- Pendataan DPT: Kritik terkait akurasi data pemilih.
- Kampanye: Beberapa insiden menimbulkan protes dari sejumlah pihak.
- Rekapitulasi: Keputusan untuk tidak membuka kotak suara tidak sah menambah ketidakpuasan, terutama dari kubu yang kalah.
Legitimasi dan Tantangan Ke Depan
Meski ketidakhadiran tanda tangan saksi tidak menggugurkan hasil rekapitulasi, situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan profesionalisme dan koordinasi penyelenggara Pilkada.
Transparansi dan komunikasi yang lebih baik harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemilu mendatang untuk menjaga kepercayaan publik.
Sebagai pemenang, pasangan Dian – Tuti menghadapi tantangan besar dalam menyatukan kembali masyarakat dan membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan dapat diemban dengan baik.
Sementara itu, penyelenggara pemilu perlu merefleksikan berbagai kritik untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Kuningan. (OM)
