KUNINGAN ONLINE – Rencana pengadaan perangkat komunikasi senilai ratusan juta rupiah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan menuai polemik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi fiskal daerah yang sedang tidak baik-baik saja, munculnya alokasi belanja gadget hingga drone dinilai berpotensi melukai sensitivitas publik.
Data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP menunjukkan adanya alokasi anggaran sebesar Rp232,75 juta untuk pengadaan perangkat komunikasi dan penunjang dokumentasi Tahun Anggaran 2026. Paket belanja tersebut berada di lingkungan Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Item yang direncanakan meliputi telepon pintar (iPhone), tablet Android, kamera untuk kebutuhan dokumentasi dan produksi konten pemerintahan.
Kondisi itu langsung mendapat perhatian DPRD Kabupaten Kuningan. Ketua Komisi I DPRD Kuningan, Rohaman, menyebut pengadaan tersebut perlu dikaji ulang, terutama jika menyangkut fasilitas pejabat.
“Kalau memang benar untuk pengadaan iPhone atau perangkat sejenis bagi pejabat, tentu sangat disayangkan. Karena saat ini kondisi keuangan daerah sedang sulit dan masyarakat juga tahu pemerintah sedang melakukan efisiensi,” ujarnya.
Menurut Rohaman, pemerintah daerah seharusnya lebih mengedepankan belanja yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dibanding pengadaan fasilitas yang dapat memicu kontroversi.
“Jangan sampai muncul kesan pemerintah lebih mementingkan fasilitas internal dibanding kebutuhan publik yang lebih mendesak,” katanya.
Ia menegaskan, Komisi I DPRD akan segera meminta klarifikasi kepada Diskominfo mengenai tujuan, urgensi dan peruntukan pengadaan tersebut. DPRD, kata dia, memiliki tanggung jawab memastikan setiap penggunaan APBD tepat sasaran dan sesuai kebutuhan prioritas.
“Kami akan minta penjelasan secara detail. Karena di tengah efisiensi seperti sekarang, setiap anggaran pasti menjadi sorotan masyarakat,” tegasnya.
Rohaman juga mengungkapkan bahwa rencana kunjungan ke Diskominfo sebenarnya sudah masuk pembahasan internal komisi. Namun agenda tersebut belum terlaksana karena padatnya jadwal kegiatan DPRD dan adanya penyesuaian akibat hari libur nasional.
Polemik pengadaan gadget ini pun mulai ramai diperbincangkan masyarakat, terutama di media sosial. Tidak sedikit warga yang mempertanyakan urgensi belanja perangkat komunikasi di tengah kondisi ekonomi daerah yang sedang menuntut penghematan anggaran di berbagai sektor. (OM)
