KUNINGAN ONLINE – Rapat paripurna internal DPRD Kabupaten Kuningan tentang perombakan Alat Kelengkapan Dewan sempat diwarnai aksi tidak mengikuti rapat pemilihan pimpinan AKD.
Terpantau Fraksi Gerindra Bintang dengan beranggotakan delapan orang menolak untuk menghadiri rapat pemilihan pimpinan AKD. Pasalnya, sempat beredar catatan mengenai nama-nama yang sudah menempati posisi di AKD.
Hal itu membuat Ketua DPC Partai , Dede Ismail menuding, jika rapat paripurna hanya sebagai bagian dari dagelan politik yang dipertontonkan di gedung DPRD. Sebab semua nama-nama telah terkondisikan untuk komposisi di Pimpinan AKD.
“Saya sampaikan, inilah dagelan politik, lelucon sinetron drama yang ditampilkan oleh wakil-wakil rakyat. Dimana adanya rakus jabatan, di saat Kuningan mendapat gelar kemiskinan ekstrem, juara sebagai kabupaten yang paling banyak pengangguran,” ujae Deis yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kuningan, Rabu (6/4).
Deis menerangkan, apabila sebelum rapat paripurna internal digelar, beredar sebuah catatan yang berisi nama-nama untuk komposisi di Pimpinan AKD.
“Jadi kemarin sempat beredar hasil catatan dari koalisi mereka. Kita bodoh kalau ikut rapat pemilihan (Pimpinan AKD), karena hasilnya sudah ada mereka, ini hanya seremonial,” terangnya.
Ia menilai, rapat paripurna hanya formalitas, meski sudah diatur dalam Tatib DPRD. Oleh sebab itu, Gerindra secara tegas akan mengambil sikap menjadi oposisi pemerintah.
“Kita sekarang akan ambil posisi lagi, agar kursi kita naik lagi. Kan kemarin kita oposisi kursi juga naik,” tegasnya.
Sementara Ketua Fraksi Gerindra-Bintang DPRD Kuningan, Toto Tohari bersikap, semua anggota fraksinya tidak mengikuti pemilihan pimpinan alat kelengkapan di masing-masing AKD.
Terlebih, Toto menegaskan, sudah beredar catatan, mengenai nama-nama keterwakilan fraksi yang menjabat di Pimpinan AKD.
“Ini percuma, karena memang sudah ada. Saya dapat bocoran susunan itu (Pimpinan AKD), kami merasa buat apa masuk ke ruang komisi jika ujung-ujungnya fraksi kami tidak terakomodir,” tegasnya.
Sebelumnya, beredar catatan mengenai informasi ada 5 fraksi yang menduduki posisi jabatan ketua pada setiap AKD baik di Komisi, Badan Kehormatan (BK), dan Bapemperda. Kelima fraksi itu adalah Demokrat, PKS, Golkar, PKB, dan PDI Perjuangan.
Khusus PDI Perjuangan, menduduki posisi jabatan ketua di Komisi IV dan BK. Sementara 4 fraksi lain masing-masing di jabatan Komisi I (Demokrat), Komisi II (PKB), Komisi III (PKS), Bapemperda (Golkar).
Sementara tersebarnya draft paket-paket Pimpinan AKD koalisi yang menduduki posisi jabatan ketua pada setiap AKD baik di Komisi, Badan Kehormatan, dan Bapemperda.
Draft tersebut tercatat, yang menduduki Ketua Komisi I Rany Febriani (Demokrat), Ketua Komisi II Dede Sudrajat (PKS), Ketua
Komisi III Apip Firmansyah (PKB), dan Ketua Komisi IV Ketua Tresnadi (PDIP). (OM)
