JAKARTA ONLINE – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui fasilitasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyerapan hasil panen jagung oleh Perum Bulog. Langkah ini ditujukan untuk memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Rakor melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, dan diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak sepanjang 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi agar strategi 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani jagung dengan perbankan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap pembiayaan KUR guna mengatasi keterbatasan modal.
Program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani memperoleh kredit usaha untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Di sektor hilir, Polri memastikan stabilitas harga dengan menggandeng Bulog menyerap hasil panen petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung petani di harga Rp6.400 per kilogram,” kata Brigjen Langgeng.
Program kolaboratif ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membebaskan petani dari praktik tengkulak. Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui Rakor Ketahanan Pangan 2026, Polri menegaskan komitmen mengawal ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir demi kemandirian pangan nasional. (OM)
