KUNINGAN ONLINE – Integritas gerakan mahasiswa, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil dinilai menjadi salah satu penopang penting kualitas demokrasi. Ketika gerakan sosial mulai terjebak dalam pragmatisme dan kehilangan independensi, kepercayaan publik terhadap fungsi kontrol sosial pun berpotensi melemah.
Hal itu disampaikan Inisiator Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU), Imam Royani, yang menilai ancaman terhadap demokrasi tidak selalu datang dari pemerintah atau pemegang kekuasaan. Menurutnya, kemunduran demokrasi juga dapat terjadi ketika gerakan masyarakat sipil kehilangan pijakan moral dan lebih mengedepankan kepentingan pragmatis.
“Selama ini kita cenderung melihat penguasa sebagai satu-satunya pihak yang dapat menggerus demokrasi. Padahal, demokrasi juga bisa melemah ketika gerakan yang seharusnya menjadi kekuatan kontrol sosial justru kehilangan integritasnya sendiri,” ujar Imam, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, sejumlah polemik yang berkembang belakangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, menjadi sinyal bahwa kepercayaan masyarakat terhadap independensi gerakan sosial tengah mengalami penurunan.
Di tingkat nasional, kata dia, publik dihadapkan pada perdebatan mengenai dugaan adanya upaya memengaruhi arah aksi demonstrasi melalui pemberian imbalan tertentu, hingga sorotan terhadap penggunaan fasilitas oleh seorang tokoh mahasiswa yang memunculkan berbagai persepsi di ruang publik.
Sementara di Kabupaten Kuningan, masyarakat juga sempat dihadapkan pada beredarnya isu mengenai bukti transfer sejumlah uang yang dikaitkan dengan seorang pimpinan organisasi masyarakat sipil dalam persoalan birokrasi.
Meski demikian, Imam menegaskan seluruh persoalan tersebut memiliki konteks dan mekanisme pembuktian masing-masing sehingga tidak dapat disimpulkan sebelum adanya fakta dan proses hukum yang jelas.
“Yang saya soroti bukan individu atau kasusnya. Semua orang berhak mendapatkan proses yang adil. Yang menjadi perhatian saya adalah mengapa masyarakat sekarang begitu mudah percaya bahwa gerakan mahasiswa atau aktivis bisa dipengaruhi oleh uang, fasilitas, atau kedekatan dengan kekuasaan. Itu menunjukkan bahwa kepercayaan publik sedang mengalami penurunan,” katanya.
Imam menilai pragmatisme merupakan ancaman serius karena mampu menggeser orientasi perjuangan. Aktivisme yang semula lahir untuk memperjuangkan kepentingan publik, menurutnya, dapat berubah menjadi ruang untuk mengejar kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pribadi.
“Pragmatisme tidak datang secara tiba-tiba. Ia hadir melalui kompromi-kompromi kecil yang dianggap biasa. Lama-kelamaan orientasi perjuangan berubah. Yang dipikirkan bukan lagi apa yang benar, tetapi apa yang menguntungkan,” tuturnya.
Ia mengingatkan, ketika masyarakat mulai meragukan independensi gerakan, maka fungsi kontrol terhadap kekuasaan juga ikut melemah. Setiap kritik, demonstrasi, maupun advokasi akan lebih mudah dipersepsikan memiliki kepentingan tertentu.
“Kalau publik mulai percaya bahwa kritik bisa ditransaksikan atau demonstrasi bisa diarahkan oleh kepentingan tertentu, maka yang dirugikan bukan hanya individu atau organisasi. Yang dipertaruhkan adalah legitimasi moral seluruh gerakan masyarakat sipil,” tegasnya.
Imam juga menyinggung fenomena yang disebutnya sebagai “idealisme kosong”, yakni ketika nilai-nilai perjuangan hanya berhenti pada slogan tanpa diwujudkan dalam tindakan yang konsisten.
“Berbicara tentang antikorupsi, transparansi, dan keadilan memang mudah. Tantangannya adalah bagaimana nilai-nilai itu tetap dijaga ketika berhadapan dengan kepentingan sendiri. Kalau standar moral berubah sesuai situasi, maka yang terjadi bukan lagi idealisme, melainkan pragmatisme,” ucapnya.
Karena itu, ia mendorong seluruh elemen masyarakat sipil untuk terus melakukan evaluasi internal agar tetap menjadi kekuatan moral dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah harus berjalan beriringan dengan komitmen menjaga integritas dan keterbukaan terhadap kritik dari masyarakat.
Imam turut mengutip pesan Tan Malaka yang menyatakan, “Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda.” Menurutnya, kutipan tersebut menjadi pengingat bahwa idealisme merupakan modal utama dalam setiap perjuangan.
Ia juga mengingatkan pesan Soekarno yang pernah mengatakan, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
“Pesan itu masih sangat relevan. Tantangan kita hari ini bukan hanya mengawasi kekuasaan, tetapi juga menjaga agar gerakan masyarakat sipil tidak kehilangan integritas akibat pragmatisme. Demokrasi membutuhkan pemerintah yang terbuka terhadap kritik sekaligus gerakan masyarakat yang tetap independen dan konsisten memperjuangkan kepentingan publik,” pungkas Imam Royani. (OM)
