Oleh: Arief Amarudin
Akademisi Komunikasi dan Praktisi Pemberdayaan Masyarakat Desa
KUNINGAN ONLINE – Pemerintah desa di memiliki peran yang sangat strategis sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.
Desa adalah pemerintahan yang paling dekat dengan warga, tempat pertama masyarakat mengadu, mengurus administrasi, dan berharap solusi atas persoalan hidup sehari-hari.
Seiring berbagai regulasi pemerintah yang memperkuat kewenangan desa, terutama melalui Dana Desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin penting.
Dana Desa diharapkan mampu mendorong pembangunan, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
Namun di lapangan, keberhasilan Dana Desa sangat bergantung pada kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintah desa.
Di Kuningan, Dana Desa tidak hanya dituntut untuk membangun infrastruktur, tetapi juga menjawab persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.
Program ketahanan pangan, bantuan langsung tunai (BLT), padat karya desa, dan pemberdayaan kelompok masyarakat hanya akan efektif jika dikelola secara transparan dan tepat sasaran.
Di sinilah pemerintah desa diuji, apakah benar-benar hadir sebagai pelayan masyarakat atau sekadar pelaksana administrasi.
BUMDes juga menjadi instrumen penting dalam regulasi desa saat ini. Banyak desa di Kuningan memiliki potensi pertanian, wisata, dan usaha lokal.
Namun, tanpa manajemen yang baik dan pendampingan berkelanjutan, BUMDes sering kali berjalan di tempat. Pemerintah desa memiliki peran sentral untuk memastikan BUMDes tidak hanya berdiri secara formal,
tetapi benar-benar mampu menggerakkan ekonomi warga dan membuka lapangan kerja.
Selain itu, digitalisasi desa menjadi tuntutan zaman. Administrasi berbasis aplikasi, pelaporan keuangan digital, hingga pelayanan publik berbasis teknologi kini menjadi bagian dari regulasi pemerintah.
Tantangannya, tidak semua aparatur desa siap secara sumber daya manusia maupun infrastruktur. Meski demikian, digitalisasi tidak boleh menghilangkan nilai dasar pelayanan: ramah, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Pelayanan publik di desa sejatinya tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Yang lebih dibutuhkan adalah kemauan untuk mendengar, kehadiran aparatur di tengah masyarakat, serta keberpihakan kepada warga kecil.
Kepala desa dan perangkat desa harus mampu menempatkan diri sebagai pelayan, bukan penguasa. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting untuk mendampingi desa,
terutama dalam pemahaman regulasi Dana Desa, penguatan BUMDes, strategi pengentasan kemiskinan, dan percepatan digitalisasi.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga menjadi kunci agar pembangunan desa berjalan secara bersama-sama. Jika pemerintah desa di Kuningan mampu menjalankan perannya dengan baik, maka desa tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi menjadi subjek utama pembangunan. Desa yang kuat dalam pelayanan adalah fondasi bagi Kuningan yang maju, adil, dan berkelanjutan.
