KUNINGAN ONLINE – Kabupaten Kuningan yang masuk dalam Terget pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem mencapai 6,36 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 69.090 jiwa.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), presentase penduduk miskin di Kuningan meningkat dari yang tadinya 11,42 persen di tahun 2019, naik 1,41 persen atau menjadi 12,82 persen di tahun 2020.
“Dari tahun 2019 ke 2020 itu jumlah penduduk miskin di Kuningan naik 16.000 jiwa. Ini sebenarnya tidak seberapa dibanding dengan Bogor. Tapi masalahnya terkait presentase itu begitu tinggi, dimana penduduk Kuningan hanya 1,1 juta,” terang Kasi Kordinator Fungsi Analisis Statistik BPS Kuningan Asep Hermansyah saat ditemui di Kantor BPS Jln. RE Martadinata, Jumat (1/10).
“Artinya kemiskinan naik karena presentasenya tinggi. Sehingga itulah kenapa Kuningan disebut tingkat kemiskinan ekstremnya tinggi,” sambungnya.
Menurutnya , faktor kesenjangan sosial di masyarakat bisa dikatakan menjadi penyebab kemiskinan ekstrem meningkat.
Pihaknya mencontohkan, rata-rata penduduk miskin di Kuningan hanya bersekolah tidak lebih dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Selain itu, partisipasi anak usia 13-15 tahun yang semestinya wajib bersekolah hanya di angka 85,84 persen dari standar minimalnya yakni 95 persen,” tuturnya.
Penduduk miskin di Kuningan, Asep mengatakan, rata-rata sekolahnya tidak lebih dari SMP. Jadi apa yang bisa membuat mereka bersaing di dunia kerja ketika lulusannya saja hanya SMP.
“Kemudian hanya 85,84 persen anak 13-15 tahun yang sekolah. Kalau disebuah daerah yang baik itu minimal 95 persen,” kata Asep saat menunjukkan data yang ia miliki.
Kondisi tersebut, Asep menerangkan, diperparah dari banyaknya penduduk miskin di Kuningan yang saat ini berstatus tidak bekerja yang presentasenya mencapai 58,63 persen.
“Terus yang pengangguran penduduk miskin kita itu 58,63 persen. Lah sudah gak punya pendidikan bagus, kerja juga tidak. Logikanya apa yang bisa didapat sama penduduk seperti itu,” terangnya.
Tidak hanya masalah kesenjangan sosial, Asep juga memiliki pandangan tersendiri terkait tingkat kemiskinan ekstrem yang terjadi di kota kelahirannya itu.
Dirinya menjelaskan banyak warga Kuningan yang terpaksa kembali ke kampung halaman karena terusir dari daerah rantauan dimasa pandemi Covid-19.
“Kondisi tersebut membuat sebagian besar mereka yang pulang kampung mulai bekerja sebagai petani dan justru berhasil membuat Kuningan menjadi swasemb beras di tahun 2020 karena hasil panennya yang surplus 15 persen,” jelasnya.
Hal ini berdasarkan catatan pribadi, Asep mengungkapkan ketika Covid-19 orang Kuningan yang merantau di kota besar itu tidak bisa berdagang lagi dan pulang ke Kuningan. Kemudian bertani karena lahan masih banyak.
“Dengan mereka bertani sebenarnya ini sebuah keberhasilan kata saya, kenapa? Karena tahun 2020 Kuningan yang tadinya kurang pasokan beras jadi swasembada beras,” ungkapnya.
Sayangnya, Asep menuturkan bahwa keberhasilan petani Kuningan dengan hasil panen yang melimpah itu tidak mendapat dukungan dari pemerintah.
Hal Itu, Ia menegaskan karena banyaknya bantuan berupa beras yang diberikan pemerintah membuat daya beli beras menurun.
“Tapi ternyata ketika pandemi terjadi bantuan pemerintah bentuknya adalah beras. Jadi akhirnya penduduk gak mau beli beras, kenapa? Karena sudah disuplai pemerintah. Dan yang terjadi apa, petani kita gak bisa jual beras,” tegasnya.
Kondisi itulah yang kemudian menurut Asep semakin membuat tingkat kemiskinan ekstrem di Kuningan menjadi tinggi.
Oleh sebab itu, Ia meminta kepada pemerintah pusat agar membuat kebijakan khusus ketika ingin memberi bantuan beras kepada masyarakat untuk membeli beras dari petani lokal.
“Untuk pemerintah pusat saran saya untuk daerah yang surplus beras ambil kebijakan pemberian bantuan beras kepada rakyat miskin itu wajib berasnya diambil dari petani lokal. Itu yang tidak dilakukan masalahnya,” pungkasnya. (OM)
