KUNINGAN ONLINE – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasionali (DPC GMNI) menilai bahwa penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuningan tak serius.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPC GMNI, Adi Pauji usai melakukan audiensi di Kantor DPRD Kuningan, Jumat (18/3). Hadir Ketua Komisi IV Tresnadi didampingi Anggota Komisi Deki Z Muttaqin, Sekretaris Daerah Dian Rachmat Yanuar, Kabid Dinas Sosial, Ence Hidayat, Kepala DMPD Dudi Fahrudin dan belasan Kader GMNI Kuningan.
“Kami terus memantau sejak Kuningan diumumkan Mendagri sebagai Kabupaten miskin ekstrem dengan indeks kemiskinan 6,36%. Hal ini juga yang membuat kami terus melakukan kajian dilapangan, namun sayangnya sejak enam bulan persoalan data masih saja terulang, berarti tidak ada reduksi,” ujar Wowo sapaan Adi kepada awak media.
“Tidak ada hal-hal yang sifatnya pembaharuan. Hanya wacana program dan omong kosong. Artinya kita menganggap bahwa DPRD ataupun dari pihak eksekutif tidak melaksanakan apapun dalam persoalan penanganan kemiskinan ekstrem dan persoalan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ini kan sekup kecil bagi kami,” sambungnya.
Wowo menerangkan, belum masalah dewan yang terlibat dalam pengkondisian bansos saja itu masih tertutup. Padahal, sudah jelas ia sampaikan kepada DPRD dan Eksekutif.
“Iya kami tadi tanya sejauh mana upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan dan pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh legislatif. Apakah tahu data desa yang bermasalah dan seharusnya diketahui DPRD karena sebagai tugas pengawasan dari legislator ??. Ini yang menjadi mencuat dan yang terus kami kaji,” terangnya.
Pihaknya menegaskan, kedatangan ke kantor DPRD bukan sebuah omong kosong. Melainkan, ia bersama rekan-rekan GMNI menemukan temuan-temuan yang memang hasil dari lapangan.
“Kita tidak omong kosong, terus ketika kita tanya masalah data, dari Dinsos ada tidak pembaharuan data, sistemnya seperti apa, dan apa yang bisa dipertanggungjawabkan ada engga berita acara dari RT, dari RW dan dari Desa yang memang hasil-hasilnya dilaporkan sebagai legitimasi yang jelas,” tegasnya.
Selain itu, kata Wowo, belum persoalan yang memang hadir dari masyarakat tentang anggarannya di potong Rp 10.000, ada yang berapa puluh ribu, dan ada yang dikondisikan dan sebagainya.
“Ini mengerikan, rakyat harus mengetahui itu dan kami ada bersama rakyat,” kata Wowo.
Kedepan, dirinya meminta DPRD dalam hal ini Komisi IV untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya. Sebab, menurutnya persoalan di masyarakat ketika sampai ke DPRD dapat ditindaklanjuti melalui hal-hal yang sifatnya kerja dari anggota DPRD yakni melakukan pengawasan.
Sementara Sekretaris Daerah, Dian Rachmat Yanuar mengapresiasi dan mengucapkan terimakasi atas adanya suara dari mahasiswa soal upaya pemerintah dalam penanganan kemiskinan.
“Penanganan kemiskinan ekstrem ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja. Namun butuh kerjasama dari semua pihak, baik dari kalangan akademisi, maupun dari mahasiswa,” ujarnya.
Pemkab Kuningan, kata Dian, sangat serius menangani persoalan kemiskinan ekstrem melalui berbagai ikhtiar pun telah dilakukan walaupun dalam keterbatasan.
“Hasil dari Ikhtiar menunjukkan turunya indeks keparahan kemiskinan di Kuningan. Kita juga telah mampu menurunkan indeks kedalam. Saya kira patut juga dihargai, dan kita sudah melangkah dalam rel yang bener,” kata Dian.
Pihaknya bersama SKPD terus melakukan evaluasi terkait upaya penanganan kemiskinan. Tentu hal-hal yang kekurangan belum terlaksana, akan diperbaiki.
“Kita juga tidak memungkiri ada hal-hal yang butuh perbaikan seperti persoalan data, kemudian kami pun sudah menginstruksikan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbelanja di warung manapun. Jadi, semuanya demi kebaikan,” pungkasnya. (OM)
