BANDUNG ONLINE – Kader terbaik Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kuningan, Khodijah, S.Pd.I, meraih penghargaan bergengsi Adhi Bhakti Utama pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 Tingkat Provinsi Jawa Barat. Penghargaan diserahkan di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Selasa (18/11/2025).
Prestasi ini menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi dan pengabdian Khodijah dalam menjalankan program PKK di tingkat daerah. Sebagai apresiasi, Khodijah juga memperoleh hadiah umroh.
Ketua TP PKK Kuningan, Hj. Ela Helayati, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian membanggakan tersebut.
“Kami melihat sendiri bagaimana Ibu Khodijah bekerja, turun langsung ke masyarakat dengan semangat gotong royong dan ketulusan dalam menjalankan program PKK. Hadiah umroh yang beliau terima adalah ganjaran yang setimpal atas ketulusannya,” ujarnya.
Hj. Ela berharap seluruh kader PKK di Kuningan dapat meneladani semangat pengabdian Khodijah. Ia mengajak seluruh kader untuk menjadikan momentum HKG PKK ke-53 sebagai penyemangat untuk terus bergerak bersama menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai problematika masyarakat.
Puncak peringatan HKG PKK ke-53 yang dirangkaikan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tingkat Provinsi Jawa Barat ini dihadiri ribuan kader PKK serta bupati dan wali kota se-Jawa Barat. Hadir pula Ketua TP PKK Kuningan Hj. Ela Helayati dan Bupati Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan memaksimalkan peran PKK dan aparatur desa untuk menekan angka stunting, meski prevalensinya menurun.
Menurutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran bagi kader PKK untuk melakukan pendataan terhadap masalah kesehatan warga.
Setelah pendataan dilakukan, Pemprov Jabar akan merumuskan kebijakan penanganan kesehatan masyarakat, termasuk pembiayaan penanganan stunting dan penyakit lainnya selama satu tahun ke depan.
“Nanti kita menghitung biaya penanganannya selama setahun. Stunting berapa setahun, lepra berapa, TBC berapa, dan itu akan kami biayai sampai selesai. Kader PKK akan menjadi pemandunya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dana desa juga akan dimaksimalkan untuk mendukung penanganan stunting. Dengan pembangunan infrastruktur desa yang kini menjadi kewenangan Pemda Provinsi Jabar, pemerintah desa dapat lebih fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, KDM kembali mengingatkan bahwa tugas PKK adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. (OM)
