KUNINGAN ONLINE – Masyarakat Kuningan, Sadam Husen, melontarkan kritik keras terhadap keputusan Bupati Kuningan yang membatalkan hasil seleksi jabatan tinggi pratama (open bidding) meski prosesnya telah sah secara hukum.
Ia menilai, kebijakan tersebut sama saja dengan membuang hampir setengah miliar rupiah uang pajak rakyat tanpa manfaat.
Menurut Sadam, proses seleksi jabatan tinggi pratama itu telah dilaksanakan sesuai prosedur resmi dan menghasilkan tiga nama terbaik untuk mengisi kursi strategis di pemerintahan daerah. Anggaran yang digunakan mencapai hampir Rp 500 juta, bersumber dari APBD Kabupaten Kuningan yang berasal dari berbagai jenis pajak daerah.
“Uang itu berasal dari keringat rakyat. Dari petani yang membayar PBB meski hasil panen sedikit, pedagang pasar yang tetap dikenai retribusi, sopir angkot dengan setoran yang makin tipis, hingga warung kopi yang dipotong pajak daerah. Seharusnya uang sebesar itu digunakan untuk memperbaiki jalan rusak, menambah pasokan air bersih, atau membiayai beasiswa anak kurang mampu, bukan dibuang karena alasan selera politik,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).
Ia menilai, pembatalan yang dilakukan bupati terpilih tidak memiliki alasan hukum yang kuat, meskipun disebut telah mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Sadam bahkan menyebut Gubernur Jawa Barat ikut “dipaksa menjilat ludah sendiri” dalam persoalan ini.
“Ini bukan sekadar pembatalan teknis. Ini bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan pelecehan terhadap jerih payah pembayar pajak. Jabatan publik seharusnya diisi oleh yang terbaik, bukan sekadar loyalis,” tegasnya.
Sadam mengingatkan, jika masyarakat diam terhadap keputusan seperti ini, bukan tidak mungkin kebijakan serupa akan terulang.
“Hari ini yang dibatalkan hasil seleksi jabatan, besok bisa janji pembangunan yang ikut dibatalkan. Uang rakyat bukan mainan, demokrasi bukan panggung untuk memuaskan selera penguasa,” tandasnya. (OM)
