KUNINGAN ONLINE – Peran pendamping sosial dinilai sangat strategis dalam mendukung keberhasilan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di balik berbagai bantuan sosial yang diterima warga, terdapat dedikasi para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang setiap hari hadir langsung di tengah masyarakat untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, saat memberikan arahan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Kementerian Sosial yang diikuti SDM PKH Kabupaten Kuningan di Jagara Eco Park, Rabu (3/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati Dian menyampaikan apresiasi kepada seluruh SDM PKH yang kini telah berstatus ASN PPPK penuh waktu. Menurutnya, status tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian panjang para pendamping sosial yang selama ini menjadi ujung tombak pemerintah dalam mendampingi keluarga penerima manfaat.
“Pendamping sosial bukan hanya memastikan bantuan cair atau tidak. Lebih penting adalah bagaimana masyarakat yang didampingi dapat tumbuh, berkembang, dan mandiri. Kita ingin bantuan sosial menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Dian.
Bupati menegaskan, keberhasilan program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki pemerintah. Karena itu, ia meminta seluruh SDM PKH bersama Dinas Sosial untuk terus melakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan agar setiap program bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Selain memperkuat validitas data sosial, para pendamping PKH juga diharapkan menjadi motor penggerak dalam menyukseskan Program Sekolah Rakyat yang saat ini tengah menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menurutnya, program tersebut merupakan peluang besar untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Data yang akurat menjadi fondasi kebijakan yang tepat. Karena itu, peran SDM PKH sangat penting, baik dalam pemutakhiran data kemiskinan maupun dalam menjaring calon peserta Program Sekolah Rakyat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim PKH Kabupaten Kuningan, Nanin Ernis Nurjaman, melaporkan bahwa capaian ground check Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Kuningan telah mencapai 73,69 persen. Dari target yang ditetapkan, lebih dari 27 ribu keluarga penerima manfaat berhasil diverifikasi secara langsung oleh para pendamping sosial di lapangan.
Menurut Nanin, proses verifikasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sekaligus mendukung penyusunan data kemiskinan yang lebih akurat dan berkelanjutan.
“Pendamping sosial terus melakukan pendataan dan verifikasi secara langsung agar data yang dimiliki pemerintah tetap valid dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” ungkapnya.
Selain menjalankan tugas verifikasi data, SDM PKH juga aktif menjaring calon peserta Program Sekolah Rakyat. Bahkan untuk jenjang SMP, jumlah pendaftar telah melampaui kuota yang tersedia, menandakan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program pendidikan tersebut.
Tidak hanya itu, para pendamping sosial juga berupaya membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hingga saat ini, sebanyak 23 anak berhasil memperoleh kesempatan kuliah gratis melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Tatiek Ratna Mustika, menjelaskan bahwa SDM PKH Kabupaten Kuningan saat ini berjumlah 127 orang. Mereka terdiri atas satu ketua tim kabupaten, 32 ketua tim kecamatan, dan 94 pendamping sosial yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan.
Tatiek juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Kuningan mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Desa Cikandang, Kecamatan Luragung. Program tersebut diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
“Dari 6.475 calon siswa yang telah dijangkau, sebanyak 178 siswa menyatakan minat mengikuti Program Sekolah Rakyat. Sementara kuota awal yang tersedia saat ini sebanyak 90 siswa,” jelasnya.
Dengan tingginya minat masyarakat tersebut, pemerintah daerah optimistis Program Sekolah Rakyat akan menjadi salah satu instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kuningan. (OM)
