Zio GMNI : Terdapat 28 Desa Blankspot, Jika Begini Kuningan Tak Akan Maju

KUNINGAN ONLINE – Perkembangan teknologi pada saat ini bisa dibilang sangat cepat semuanya terasa sangat mudah dengan adanya internet.

“Seakan-akan semuanya bisa dilakukan dengan satu genggaman, semuanya bisa kita lakukan dengan tidak terhalang oleh jarak dan waktu, berbagai Informasi bisa kita dapatkan dengan mudah dan cepat,” ujar Zio Rahaden Rane anggota GMNI Kuningan, Minggu (3/9).

Iklan

Tapi sayang, Zio mengatakan, akses internet yang bisa mempermudah dalam berkegiatan sehari-hari masih banyak warga yang tidak bisa menikmati hal tersebut.

“Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti wilayah yang memang sulit dalam mendapatkan sinyal internet atau blankspot,” kata Zio.

Iklan

Menurutnya, Kabupaten Kuningan yang disampaikan oleh Kabid Infrastruktur dan TIK Diskominfo kabupaten Kuningan kepada media menyebutkan setidaknya terdapat 28 Desa yang masih Blankspot.

“Berarti ini menunjukkan kinerja daripada diskominfo kabupaten Kuningan tidak dioptimalkan, terlebih pada saat masa sulit seperti pandemi Covid-19 yang melanda Sudah hampir 2 tahun,” tutur Ewo sapaan akrabnya Zio.

“Ini kan Pandemi sudah melanda hampir 2 tahun, tapi masih saja ada desa yang blankspot, berarti ini menunjukkan kinerja daripada diskominfo Kuningan tidak optimal. Padahal dimasa pandemi seperti ini banyak sektor yang bergantung pada jaringan internet,” sambungnya.

Contohnya, lanjut Ewo, bidang pendidikan yang sekarang pada saat pandemi melalui pembelajaran online baik dari tingkat SD sampai ke tingkat Perguruan tinggi yang dimana sangat bergantung sekali pada tersedianya jaringan internet.

Apalagi saat ini, Ewo menegaskan, Kuningan mencanangkan sebagai Kabupaten Pendidikan yang seharusnya didukung oleh SKPD – SKPD kabupaten Kuningan tak terkecuali oleh Diskominfo yang memiliki peran cukup krusial dalam pencapaian sebagai Kabupaten Pendidikan.

Ia menambahkan, sekarang hampir seluruh pembelajaran menggunakan akses internet terlebih pada saat pandemi Covid-19 yang entah kapan akan berakhir.

“Lantas selama ini kerja Diskominfo apa? Jika masih banyak desa yang termasuk kedalam kategori blankspot, 28 Desa itu bukan jumlah yang sedikit lantas bagaimana nasib para peserta didik di 28 Desa itu? Apakah mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dimasa pandemi seperti ini?” ujar Ewo.

Ia menjelaskan, bahwa mengingat peran diskominfo sangat penting maka seharusnya ada langkah-langkah ekstra yang dilakukan oleh Diskominfo, bukan hanya menunggu bantuan dari provinsi untuk dapat membangun tower-tower provider atau bekerja sama dengan pihak provider.

“Jangan sampai keadaan ini berkepanjangan, selain bantuan dari pemerintah provinsi, Pemerintah daerah pun harus mengambil peran lebih ekstra mencari alternatif yang terbaik bagi 28 Desa yang Blankspot itu sehingga semua dapat menikmati akses internet baik untuk pendidikan, ekonomi maupun informasi yang cepat dan factual apalagi sekarang sedang masa Pandemi,” pungkas Ewo Mahasiswa Fakultas Hukum UNIKU. (OM)