KUNINGAN ONLINE – Plt Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan, Toto Tohari menanggapi ramainya keluhan masyarakat di media sosial terkait menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Toto, dalam program tersebut sudah ada pembagian anggaran yang jelas sehingga seharusnya tidak terjadi penyimpangan menu jika semua pihak menjalankan sesuai aturan.
Ia menjelaskan, anggaran satu porsi MBG berkisar Rp15.000, yang terdiri dari sekitar Rp10.000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk operasional, dan sekitar Rp2.000 untuk mitra pengelola dapur.
“Jadi sudah ada pembagian anggarannya. Rp10.000 untuk bahan makanan, sisanya untuk operasional dan mitra. Karena itu pengelolaan harus transparan dan sesuai aturan agar program ini berjalan baik,” ujarnya kepada Kuninganonlin.com, Senin (9/3/2026).
Toto juga menyebutkan, harga bahan makanan dalam menu MBG sebenarnya masih bisa menyesuaikan dengan harga pasar. Misalnya roti yang berada di kisaran Rp2.000 hingga Rp3.000, serta susu sekitar Rp3.250 sampai Rp3.400 per kemasan.
Menurutnya, jika pengelola dapur menjalankan program secara jujur dan tidak mengambil keuntungan berlebihan, maka anggaran tersebut cukup untuk menyediakan menu bergizi bagi penerima manfaat.
Namun ia menegaskan, apabila masyarakat menemukan adanya dugaan kecurangan, kualitas makanan yang buruk, atau menu yang tidak layak konsumsi, sebaiknya dilaporkan secara jelas.
“Kalau memang ada masalah, laporkan. Sebutkan dapurnya dari mana, lokasinya di mana. Jangan hanya posting di media sosial tanpa kejelasan,” katanya.
Toto menilai banyak unggahan di media sosial yang belum tentu jelas asal dapurnya maupun waktu kejadian. Karena itu ia meminta masyarakat yang mengunggah keluhan juga bersedia memberikan keterangan apabila diperlukan.
Ia menambahkan, dalam proses penyusunan menu MBG sebenarnya sudah melibatkan tenaga ahli gizi dan pengawasan dari pihak terkait agar kandungan gizi serta harga tetap sesuai standar.
“Menu yang disusun itu ada ahli gizinya, ada pengawasan. Tidak boleh melebihi harga pasar dan harus memenuhi standar gizi,” jelasnya.
Jika ditemukan pelanggaran atau kualitas makanan yang tidak layak, Toto menegaskan pengelola dapur dapat dikenai sanksi tegas, mulai dari penutupan sementara hingga penutupan permanen.
“Kalau memang terbukti ada pelanggaran atau makanan tidak layak konsumsi, tentu ada sanksinya. Bisa ditutup sementara bahkan permanen,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah membuang bukti jika menemukan makanan yang diduga bermasalah, seperti telur busuk atau makanan yang tidak layak.
“Kalau memang ada temuan seperti telur busuk atau makanan tidak layak, jangan langsung dibuang. Jadikan sampel supaya bisa dibuktikan dan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (OM)
