CIAMIS – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, SH., MM., mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di empat wilayah daerah pemilihannya, yakni Kabupaten Kuningan, Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran. Inisiatif ini sejalan dengan program nasional Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan ekonomi rakyat berbasis desa.
Dalam kunjungannya ke Desa Jelegong, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, Minggu (11/5/2025), Tina menjelaskan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih akan melengkapi peran kelembagaan lokal yang sudah ada, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, keduanya memiliki fungsi berbeda namun saling mendukung.
“BUMDes fokus pada pengelolaan aset milik desa, seperti unit air minum atau pariwisata lokal. Sementara Koperasi Merah Putih membuka ruang partisipasi lebih luas bagi masyarakat dalam sektor produktif, seperti budidaya ayam petelur, suplai sayur organik, hingga distribusi beras,” paparnya.
Tina menekankan pentingnya sinergi koperasi dan BUMDes sebagai upaya membangun ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan. Ia mencontohkan potensi koperasi menjadi pemasok utama bahan pangan untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo.
“Koperasi bisa menjadi penyuplai telur dan sayuran, sedangkan BUMDes dapat mengelola potensi ekonomi lainnya. Ini akan memperkuat ketahanan pangan dan membuka lapangan kerja,” jelas politisi Fraksi Gerindra itu.
Meski begitu, Tina mengingatkan agar pendirian koperasi tidak dilakukan secara asal-asalan. Proses musyawarah desa (Musdes) dan kehadiran SDM yang kompeten menjadi syarat utama pembentukan koperasi yang sehat dan akuntabel.
“Kepala desa, Karang Taruna, kelompok tani, bahkan penerima manfaat seperti keluarga PKH harus dilibatkan sejak awal. Semua harus paham arah dan tujuan koperasi,” tegasnya.
Saat ini, lima Koperasi Merah Putih telah beroperasi di Kabupaten Kuningan. Sementara di Ciamis, beberapa desa mulai dalam tahap persiapan. Tina juga mendorong adanya pendampingan resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM agar koperasi yang terbentuk memiliki legalitas jelas serta mampu beroperasi secara profesional.
Ia menargetkan koperasi bisa menjadi pilar ekonomi baru desa yang mengurangi ketergantungan pada dana pusat. “Jika dikelola dengan baik, koperasi bisa jadi motor penggerak kemandirian desa. Hasilnya, masyarakat sejahtera, desa pun makmur,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tina juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi. “Pendapatan koperasi harus kembali ke anggota dan untuk pembangunan desa. Ini bukan proyek politis, tapi komitmen jangka panjang,” tegasnya lagi.
Inisiatif ini mendapat sambutan positif dari warga. Asep Saepudin, Ketua Karang Taruna Desa Jelegong, menyatakan kesiapan pihaknya untuk terlibat aktif.
“Kami ingin berkontribusi, tapi memang butuh pelatihan manajemen dan akses ke pasar,” ujarnya.
Tina pun mengakui bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada konsistensi dan dukungan lintas lembaga.
“Kami akan terus pantau progresnya agar tidak sekadar jadi wacana,” pungkasnya. (OM)
