KUNINGAN ONLINE – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi Partai Gerindra, Sri Laelasari, menggelar reses Caturwulan II Masa Sidang Tahun 2025 di tiga desa dengan tingkat stunting tinggi.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Kuningan 1 (Kecamatan Kuningan, Cigugur, Garawangi, Sindangagung, Ciniru, dan Hantara), Sri bertemu warga di Desa Ancaran (Kecamatan Kuningan) dan Desa Kertaungaran (Kecamatan Sindangagung) pada Sabtu (22/3/2025), serta Desa Tembong (Kecamatan Garawangi) pada Jumat (21/3/2025).
Dalam pertemuan dengan warga, Sri Laelasari menyoroti masih tingginya angka stunting di Kabupaten Kuningan dan mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan konsumsi makanan bergizi.
“Makanan sehat dan bergizi sangat penting untuk tumbuh kembang anak-anak. Saya berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya pola makan sehat karena hal ini berperan dalam meningkatkan kualitas hidup,” ujar Sri.
Ia juga menekankan bahwa masa pertumbuhan anak perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan orang tua, karena akan menentukan masa depan bangsa. Hal ini sejalan dengan program Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) Menuju Indonesia Emas 2045.
Di Desa Ancaran, reses dihadiri oleh Kepala Desa, Mugni, Ketua BPD, dan Babinsa, sementara di Desa Kertaungaran, warga juga terlihat antusias menghadiri kegiatan tersebut.
Sri menjelaskan bahwa tujuan reses adalah menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, yang nantinya akan dibahas di Fraksi Gerindra dan diajukan dalam program kerja saat penyusunan RAPBD Kabupaten Kuningan.
“Sebagai wakil rakyat, saya wajib mendengarkan dan menerima aspirasi warga, baik mengenai kesulitan yang dihadapi maupun harapan mereka. Saya akan mengawal agar aspirasi ini bisa terrealisasi,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk kembali bersatu pasca Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kuningan.
“Pemilu sudah selesai, mari kita kembali bersatu membangun desa. Jangan sampai terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan politik,” ajaknya.
Selain membahas stunting dan pembangunan desa, Sri Laelasari juga mengajak warga Desa Ancaranuntuk melestarikan situs Makam Keramat Embah Buyut Gunung di kompleks pemakaman Sadilem.
“Masih banyak masyarakat Kuningan yang belum mengetahui makam ini, termasuk saya sendiri baru tahu. Daripada kita berziarah ke makam yang jauh di luar Kuningan, lebih baik kita optimalkan potensi makam bersejarah ini,” ujarnya.
Menurutnya, situs ini dapat menjadi sumber pengembangan ekonomi bagi desa dan masyarakat setempat.
Dalam pertemuan dengan warga Desa Ancaran, Sri juga menyoroti masalah sampah di Pasar Ancaran, yang belum dikelola dengan baik.
“Saya mengajak warga untuk memilah sampah organik dan non-organik agar bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal,” ucapnya.
Dalam sesi tanya jawab, warga Desa Ancaran menyampaikan berbagai aspirasi, seperti Perbaikan jalan poros desa, Pembangunan drainase, Peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU), terutama di kawasan kantor pemerintahan seperti Pengadilan Agama dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
“Kami mengusulkan pemasangan lampu penerangan jalan (PJU) di Bojong,” ujar seorang warga.
Terkait hal ini, Kepala Desa Ancaran Mugni menjelaskan bahwa BUMDes Ancaran masih berjalan, tetapi beberapa jalan desa masih perlu perbaikan. Selain itu, dalam program Kuningan Caang 10, terdapat beberapa tiang PJU yang sudah padam dan perlu perbaikan.
Ia juga menyinggung tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Ancaran yang masih rendah, yakni hanya 34%, atau paling bawah se-Kabupaten Kuningan.
Di Desa Kertaungaran, warga menyampaikan keluhan terkait pemberian Bantuan Sosial (Bansos) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS gratis yang tidak tepat sasaran.
Menanggapi hal ini, Sri Laelasari berkomitmen akan menindaklanjutinya ke dinas terkait.
“Soal bansos yang tidak tepat sasaran dan BPJS gratis ini perlu penyelesaian menyeluruh. Saya akan menyampaikan hal ini kepada dinas terkait agar ada solusi yang lebih adil bagi masyarakat,” tandasnya.
Dengan adanya reses ini, diharapkan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan dan direalisasikan dalam kebijakan serta program kerja pemerintah daerah. (OM)
