KUNINGAN ONLINE – Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan pada tahun anggaran 2025 tercatat belum optimal. Dari target yang ditetapkan, realisasi PAD hanya mencapai 79,30 persen atau sebesar Rp379 miliar dari target Rp479 miliar.
Fakta tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kuningan dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung DPRD Kuningan, Senin (30/3). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, bersama jajaran pimpinan dewan lainnya.
Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, dalam laporannya mengungkapkan bahwa total pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,825 triliun. Namun hingga akhir tahun anggaran, realisasi hanya mencapai Rp2,641 triliun atau 93,50 persen.
Menurutnya, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan transfer yang mencapai Rp2,214 triliun atau 96,41 persen dari target Rp2,297 triliun.
“PAD masih perlu terus ditingkatkan agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat,” ujarnya.
Selain itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mencatatkan kinerja cukup baik dengan realisasi Rp46 miliar atau 95,82 persen dari target Rp49 miliar.
Di sisi belanja, Pemkab Kuningan menganggarkan Rp2,91 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,69 triliun atau 92,37 persen. Belanja tersebut mencakup belanja operasi Rp2,01 triliun (90,44 persen), belanja modal Rp172 miliar (95 persen), belanja tidak terduga Rp11,96 miliar (99,68 persen), serta belanja transfer Rp492,35 miliar (99,96 persen).
Sementara itu, defisit anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp94 miliar, terealisasi lebih rendah yakni Rp54 miliar atau 58,34 persen.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah mengandalkan pembiayaan daerah dengan realisasi Rp92 miliar atau 97,90 persen dari target. Penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp20 miliar serta pinjaman daerah yang mencapai Rp97 miliar.
Bupati Dian Rachmat Yanuar menjelaskan, pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman jangka pendek Rp25 miliar dan jangka menengah Rp74 miliar. Di sisi lain, pemerintah daerah juga telah memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp25 miliar.
Dengan capaian tersebut, pembiayaan netto tercatat Rp92 miliar. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) pada akhir tahun sebesar Rp37 miliar akan dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan tahun berikutnya.
Pemkab Kuningan pun menegaskan komitmennya untuk memperkuat kinerja keuangan daerah, khususnya dalam mengoptimalkan PAD, sejalan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kuningan 2025–2029. (OM)
