KUNINGAN ONLINE – Polemik pergantian Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa diganti Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana tugas sisa masa bakti 2020-2025 tidak berdampak di daerah, khususnya di Kabupaten Kuningan.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Kuningan, Toto Taufikurrahman Kosim kepada Kuninganonline.com, Rabu (7/9).
“Soal polemik itu terjadi kan di pusat, tentu tidak ada kaitan dengan di daerah. Permalasahan pusat biar pusat yang menyelesaikannya,” ujar Toto Taufikurrahman Kosim yang menjabat Ketua Fraksi PPP DPRD Kuningan.
Permasalahan yang muncul di pusat, Toto menjelaskan bahwa hal tersebut tidak berdampak pada keharmonisan di daerah. Karena, menurutnya untuk didaerah tetap solid dan fokus pada persiapan jelang pemilu 2024.
“Iya tidak berdampak untuk di daerah. Kami di sini akan tetap solid dan fokus pada persiapan jelang pemilu 2024 mendatang,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bentuk kesolidan di daerah ini bukan di tingkat internal partai berlambang Ka’bah semata. Melainkan, terjadi juga di lingkungan masyarakat baik secara individual maupun dengan lembaga parpol.
“Alhamdulillah, kesolidan di daerah terus kami jaga. Baik dengan sesama kader partai maupun dengan lintas partai, terutama dengan partai yang tergabung dalam KIB. Kata Pak Haji Uba (Ketua PAN Kuningan) mah, Kuningan Ingin Berubah dan kami komitmen dalam berkoalisi,” ungkapnya.
Selain itu, Toto menerangkan, bahwa kesiapan partai dalam menghadapi pemilu 2024 menjadi prioritas partai. Terlebih dengan jumlah kursi yang menjadi target sekaligus semangat kerja partai.
“Ya, kalau yang lain manargetkan jumlah kursi 10. Kita lebih satu, jadi jumlah kursi kita 11 kursi. Intinya, kita berusaha untuk merebut palu (Palu Sidang),” terangnya.
Menyinggung soal jumlah bakal calon legislatif 2024, Toto mengatakan bahwa hingga sekarang itu sudah sebanyak 70 persen yang tercatat dalam kepengurusan partai.
“Ya, untuk jumlah bakal caleg itu sudah 70 persen telah bergabung. Kemudian untuk ketentuannya, bagi calon legislatif dari PPP. Pengurus partai tidak menentukan biaya apapun atau mahar sekecil apapun,” pungkasnya.(OM)
