KUNINGAN ONLINE – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. Toto Suharto, S.Farm., Apt., melaksanakan kegiatan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Legok, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Sabtu (24/1/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat desa untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang selama ini dirasakan, khususnya terkait infrastruktur dasar dan fasilitas sosial di lingkungan permukiman.
Dalam pertemuan yang dihadiri unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan warga, Toto Suharto secara langsung mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat. Sejumlah persoalan krusial mengemuka, mulai dari keterbatasan Penerangan Jalan Umum (PJU), kondisi Jalan Usaha Tani (JUT) yang belum optimal, hingga jalan gang di kawasan permukiman warga yang memerlukan peningkatan kualitas.
Warga menyampaikan bahwa minimnya PJU di beberapa titik jalan desa menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan keselamatan warga, terutama pada malam hari. Selain rawan kecelakaan, kondisi gelap juga dinilai berpotensi meningkatkan kerawanan sosial. Masyarakat berharap adanya penambahan dan perbaikan PJU agar aktivitas warga pada malam hari dapat berjalan lebih aman dan nyaman.
Selain PJU, persoalan Jalan Usaha Tani juga menjadi perhatian serius. Sejumlah petani mengeluhkan akses jalan menuju area pertanian yang rusak dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Kondisi tersebut dinilai menghambat mobilitas petani dalam mengangkut sarana produksi maupun hasil panen, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan pendapatan petani.
Tak kalah penting, warga juga mengusulkan perbaikan jalan gang dan fasilitas sosial di lingkungan permukiman. Menurut mereka, jalan gang yang sempit dan rusak tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menyulitkan akses kendaraan darurat serta aktivitas sosial warga sehari-hari. Perbaikan infrastruktur dasar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Toto Suharto menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ini bertujuan untuk memastikan program dan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan warga Desa Legok akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme yang ada, baik di tingkat provinsi maupun melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
“Pengawasan ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana untuk mendengar langsung suara masyarakat. Aspirasi terkait PJU, jalan usaha tani, dan jalan lingkungan ini sangat penting karena menyangkut kebutuhan dasar dan kesejahteraan warga,” ujar Toto.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi dalam menyelesaikan persoalan pembangunan. Menurutnya, usulan-usulan yang disampaikan masyarakat perlu dikawal secara berjenjang agar dapat masuk dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Toto Suharto juga mendorong pemerintah desa untuk terus memperkuat perencanaan pembangunan desa yang berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta memaksimalkan pemanfaatan berbagai program dan bantuan pemerintah yang tersedia. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan lintas sektor, ia optimistis pembangunan infrastruktur desa dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
Kegiatan pengawasan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang serap aspirasi, tetapi juga mampu memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat. Warga Desa Legok pun berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial di desa mereka dapat semakin baik ke depannya.
