Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Mendes PDTT Sebut Ada Dua Strategi Penting dan Desa Harus Bisa

KUNINGAN ONLINE – Kabupaten Kuningan yang masuk lima kabupaten di Jawa Barat dalam target pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan Ekstrem mendapat tanggapan langsung dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar.

Usai meresmikan Gedung Graha Ahmad Bagdja di Desa Pajawan Kidul Kecamatan Lebakwangi, Mendes PDTT yang didampingi Anggota DPR RI Yanuar Prihatin, dan Wakil Ketua DPRD Ujang Kosasih menyampaikan, bahwa kemiskinan itu ada di desa.

Iklan

“Kalau kita mau menangani secara serius, maka iya harus dari level desa terlebih dahulu. Kalau level desa datanya harus mikro sehingga disitu jelas siapa orangnya, dimana kondisinya, kemiskinannya apa. Maka treatment yang dibutuhkan untuk percepatan penuntasannya dimana,” ujar Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar.

Dia menjelaskan dalam mengentaskan kemiskinan ada dua strategi penting didalam pengentasan kemiskinan Ekstrem. Yang pertama, pengurangan belanja.

Iklan

“Jadi, penurunan kewajiban belanja. Ini satu-satunya cara dengan program-program pemerintah, misalnya dengan subsidi listrik, BPJS, kemudian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP). Itu semua harus bisa untuk semua warga miskin ekstrem yang berhak harus mendapatkan itu,” jelas Mendes.

“Dengan demikian mereka tidak harus mengeluarkan uang lagi untuk berobat, menyekolahkan anak, tidak perlu lagi untuk menjadi anggota BPJS karena semua sudah ditanggung oleh pemerintah,” sambungnya.

Selain itu, kata Abdul Halim, untuk bayar listrik pun dapat subsidi, nah berarti kan pengeluarannya menurun ini merupakan strategi yang pertama. Jadi menurunkan pengeluaran.

Yang kedua, Ia menerangkan, meningkatkan pendapatan. Maka, ada BLT dana Desa, Bantuan Tunai Desa, PKH, Bantuan Pangan Non Tunai berbagai program padat karya.

“Maka, itu adalah digelontorkan untuk mereka untuk mendapatkan peningkatan pendapatan, nah kalau pengeluaran menurun pendapatannya meningkat maka incomenya pasti akan tinggi,” terangnya.

Selanjutnya, Ia mencontohkan, jika ukuran pendapatnya adalah 1,99 Use Dollar atau setara Rp. 12.000 per hari perjiwa itu untuk ukuran kemiskinan ekstrem dan tinggal dikalikan saja, kalau satu bulan misal 10 hari sudah Rp. 120.000 berarti dibutuhkan sekitar Rp. 360.000 total.

“Nah kalau dengan menurunkan pengeluaran, karena semua gratis dan seterusnya. Kemudian mendapat BLT, satu bulan Rp. 300.000 apakah sudah tertutup. Belum lagi mendapat PKH, belum lagi dapat gotong royong warga untuk asupan kalori harian, atau peningkatan gizi anak dan seterusnya. Maka, itu bisa diselesaikan di tingkat Desa, karena Desa Bisa melakukannya,” ujarnya.

Sementara, untuk program basis data ditingkat Desa, Mendes Abdul Halim menegaskan sudah berjalan terus dan untuk di Kuningan sekitar 80 persen, tinggal kemudian menambah yang 20 persen.

“Pak Bupati Kuningan sudah menyampaikan, dalam 10 hari akan diselesaikan. Dengan demikian pak bupati punya data lengkap ditingkat desa, para Kuwu mempunyai data lengkap untuk desanya masing-masing karena pemilik data ini adalah pak dan bu Kuwu, termasuk by name by address,” pungkasnya.
(Coy)