KUNINGAN ONLINE – Agenda Rapat Paripurna tentang pandangan Fraksi-fraksi terhadap Pembentukan Pantia Khusus (Pansus) Gagal Bayar atau Utang Pemerintah Daerah senilai Rp. 94 miliar akhirnya terbentuk, dan diketuai oleh Yudi Budiana, Rabu (15/2/2023) malam.
Rapat paripurna yang dijadwalkan pukul 13:00 WIB, namun karena peserta belum mencapai kuorum, pimpinan rapat menskors selama satu jam. Setelah itu, seluruh fraksi, rapat paripurna akhirnya digelar mulai pukul 14:30 WIB.
Beberapa pandangan dari Fraksipun disampaikan kepada pimpinan DPRD. Dari 8 Fraksi, 7 Fraksi sebelumnya menyampaikan usulan untuk pembentukan Pansus Gagal Bayar Pemda Kuningan.
Kemudian, pada rapat paripurna tadi. Dari 7 Fraksi, hanya 5 Fraksi yang setuju untuk pembentukan Pansus Gagal Bayar. Namun 2 fraksi, meminta Pansus ditunda dan menunggu progres sampai April 2023 nanti.
Kelima fraksi yang setuju Pansus, adalah Fraksi PKS, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PPP. Selebihnya, PKB dan PAN meminta tunda sampai progres selesai. Sementara satu Fraksi yakni PDIP, sejak awal tidak usul Pansus.
Di awal paripurna Pimpinan Rapat, Nuzul Rachdy, mempersilakan masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mereka terkait adanya usulan pembentukan Pansus Gagal Bayar Pemkab Kuningan ini.
Dari 7 fraksi yang sempat menyampaikan surat usulan pembentukan Pansus, ternyata ada 2 fraksi yang berpendapat beda dengan usulan surat yang dilayangkan di akhir Januari lalu ke Ketua DPRD.
Fraksi PAN, yang semula mengusulkan pembentukan Pansus, pada Paripurna akhirnya mencabut usulan tersebut. Jubir Fraksi PAN, Toto menyampaikan bahwa Fraksinya telah melihat dan adanya progres skema pembayaran utang pemda Kuningan.
“Jadi, setelah melihat dan adanya progres skema pembayaran utang Pemkab Kuningan ini. Maka kami mempersilakan Pemerintah untuk melakukan progres tersebut hingga April 2023. Bilamana memang hingga April belum tuntas pembayaran utang tersebut, maka kami yang terdepan akan mendorong pembentukan Pansus ini,” jelas Toto Suharto.
Sementara, Fraksi PKB yang semula ikut mengusulkan pada Paripurna tadi, Fraksi PKB yang disampaikan oleh Api Firmansyah mengatakan bahwa pihaknya sudah melihat progres yang dilakukan oleh Pemda terkait Gagal Bayar atau Utang Pemda.
“Fraksi kami secara de facto tidak mencabut usulan. Namun fraksi kami mengajak kepada seluruh Anggota bahwa Pemda saat ini sedang mengusahakan melakukan progres-progres, bahwa sudah ada pembayaran. Kami setuju dibentuk Pansus, tapi memberikan kesempatan pada Pemda sampai dengan bulan April,” kata Apip.
Sementara 5 fraksi lain, Gerindra, PPP, Demokrat, PKS dan Golkar tetap setuju agar Pansus Gagal Bayar segera dibentuk. Hal itu disampaikan terlihat dari penyampaian yang disampaikan baik oleh Ketua Fraksi maupun perwakilan Fraksi.
Ketua Fraksi PKS, Etik Widiawati mengatakan, urgensi pembentukan Pansus justru untuk mencari akar masalah agar tidak terjadi lagi di tahun mendatang.
“Penyelesaian (hutan Pemda) mah kewajiban, ada atau tidak Pansus,” kata Etik.
Ketua F-Golkar Yudi Budiana mengawali paparannya dengan mengapresiasi usaha dan upaya yang dilakukan Pemda. Namun, pihaknya ingin menggali akar permasalahan.
Apalagi, Pemda sampai mengajukan Pinjaman senilai 60 Milyar untuk penyelesaiannya.
Senada, Ketua Fraksi Demokrat Toto Hartono juga mengutarakan hal serupa. Persetujuannya untuk membentuk Pansus, merupakan rasa keterpanggilan untuk menyelesaikan persoalan.
“Kita merasa terpanggil ikut serta menyelesaikan. Untuk menyelesaikan, kita harus mengetahui dulu. Dengan terjadi seperti ini, kita akan tahu akar permasalahan yang sebenarnya. Kami tidak akan mengkambinghitamkan siapa yang salah,” pungkas politisi Demokrat. (Jahid)
