KUNINGAN ONLINE – Terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Tunda Bayar oleh DPRD Kabupaten Kuningan patut diapresiasi, walaupun memang pembentukan pansus bisa terbilang terlambat dan hanya diusulkan oleh lima Fraksi.
Demikian disampaikan oleh Zio Rahaden Rane salah satu mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Kajene Motekar, Kamis (16/2/2023).
Menurut Zio, dengan terbentuknya Pansus Gagal bayar atau Tunda bayar ini menjadi babak baru dalam isu yang terjadi di Pemerintah Daera yang akhir-akhir ini membuat gaduh di masyarakat Kuningan.
“Tentu babak baru mengenai gagal bayar atau tunda bayar ini harus menjadi perhatian kita bersama, artinya masyarakat Kuningan harus mengawasi kinerja Pansus dan mengikuti perkembangan dari permasalahan gagal bayar, maka dari itu Pansus harus terbuka bagi semua pihak serta harus melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat serta akademisi agar dalam kerjanya Pansus ini dapat menjadi ajang pencerdasan bagi masyarakat,” tegas Zio.
Selain itu, Zio meminta agar pansus serius dalam bekerja dan bukan hanya sebagai formalitas DPRD dalam menjalankan fungsi dan haknya.
“Dengan sudah terbentuknya pansus gagal bayar atau tunda bayar mudah-mudahan tidak menjadi formalitas bagi DPRD Kab. Kuningan. Pansus harus benar-benar serius dalam mencari penyebab terjadinya gagal bayar sehingga bisa di mitigasi agar hal serupa tidak terulang kembali di kabupaten Kuningan,” ujarnya.
“Pansus harus tetap mengawal penyelesaian pembayaran yang dijanjikan pada bulan April mendatang, dan apabila di temukan pelanggaran wewenang yang berimplikasi ke pelanggaran hukum, kami berharap APH bisa segera turun tangan,” tambahnya.
Terakhir Zio menekankan agar pansus bekerja secara profesional dan fokus pada fenomena gagal bayar.
“Pansus ini jangan kemudian dijadikan alat Bargaining Pokir anggota dewan, jika ingin di rasionalisasikan lebih baik di rasionalisasikan secara merata tanpa ada tebang pilih, serta yang paling utama penyelesaian gagal bayar ini jangan sampai menimbulkan masalah baru atau utang baru di tahun anggaran berikutnya, kalau pemerintah tidak mau di anggap gagal oleh kami sebagai masyarakat,” pungkasnya. (Jahid)
