Kuningan Raih Peringkat Kedua Penghargaan Pembangunan Daerah se-Jawa Barat 2025

Pemerintahan, Sosial1,952 views

KUNINGAN ONLINE – Di tengah berbagai keterbatasan, Pemerintah Kabupaten Kuningan berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat kedua dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025 untuk kategori kabupaten se-Jawa Barat.

Pengumuman hasil penilaian tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Drs. Herman Suryatman, M.Si, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 5298/HM.06/BAPP tertanggal 8 Juli 2025 yang diterima Pemkab Kuningan hari ini.

Iklan

Dalam keterangan resminya, Sekda Jabar menyampaikan bahwa penilaian PPD tingkat provinsi dilakukan sejak Januari hingga Juni 2025 dan mencakup tiga aspek utama, yakni Kinerja Pencapaian (40%), Perencanaan Pembangunan (40%), dan Program Unggulan (20%).

Kabupaten Kuningan memperoleh nilai total 7,46, dengan rincian Kinerja Pencapaian 2,46, Perencanaan Pembangunan 3,40, Program Unggulan 1,60. Capaian ini menempatkan Kuningan di bawah Kabupaten Bandung yang meraih posisi pertama dengan total nilai 7,64.

Iklan

Melalui unggahan di akun resmi Instagram @bappedajabar, disebutkan bahwa PPD merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian PPN/Bappenas terhadap daerah yang menunjukkan konsistensi dan inovasi dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang berdampak nyata.

Ruang lingkup penilaian PPD mencakup kualitas dokumen perencanaan, proses evaluasi dan pengendalian, capaian pembangunan, serta program unggulan daerah.

Menanggapi pencapaian ini, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas sinergitas seluruh unsur pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, raihan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi semua pihak. Semoga menjadi semangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memberikan yang terbaik demi pembangunan Kuningan yang melesat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa PPD merupakan bentuk sinergi antara perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas dokumen, pelaksanaan program, serta identifikasi intervensi unggulan yang nyata dirasakan masyarakat. (OM)