KUNINGAN ONLINE – Kabupaten Kuningan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kepala Daerah anggota KUNCI BERSAMA yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Daerah Pembangunan Perbatasan serta pengarahan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Agenda strategis ini digelar di Ruang Rapat Linggajati, Kamis (27/11/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri para kepala daerah dari 10 anggota KUNCI BERSAMA, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Indramayu.
Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si., serta Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah, Yasip Khasani, S.Ip., M.M., mewakili kedua pemerintah provinsi.
Sementara dari KPK RI, hadir Wakil Ketua Agus Joko Pramono yang memberikan arahan langsung mengenai penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan daerah.
Rakor tahun ini mengangkat tema “Pemantapan Kerja Sama Daerah dan Implementasi Good Governance di Kawasan Perbatasan”. Agenda utamanya mencakup pembahasan program kerja lintas wilayah serta penandatanganan kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen memperkuat sinergi pembangunan regional.
Bupati Kuningan yang juga Ketua Sekretariat KUNCI BERSAMA, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi wadah penting dalam menjawab tantangan pembangunan daerah perbatasan—mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan ekonomi, hingga pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
“Kerja sama ini telah terjalin sejak 2011 dan menjadi bukti komitmen kami untuk membangun kawasan perbatasan secara terpadu. Melalui penandatanganan hari ini, kami meneguhkan kembali tekad untuk memperkuat sinergi pembangunan yang terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK RI Agus Joko Pramono menekankan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengingatkan para kepala daerah agar memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam setiap proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
“Pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa merupakan area paling rawan. Maka seluruh jajaran pemerintah daerah harus menjaga integritas dan menghindari segala bentuk praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan,” tegasnya.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama menjadi langkah strategis untuk memperkokoh kolaborasi antarwilayah perbatasan. Komitmen ini sekaligus menandai upaya bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas, selaras dengan prinsip-prinsip Good Governance.
Diharapkan melalui momentum rakor ini, seluruh anggota KUNCI BERSAMA semakin solid dalam menghadirkan pembangunan kawasan perbatasan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing, serta memberikan pelayanan publik yang optimal.
Usai penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan Sekda Jabar, Herman Suryatman, kepada para kepala perangkat daerah Kabupaten Kuningan.
Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan visioner dalam mendukung terwujudnya Visi Kuningan Mlesat, yang sejalan dengan Visi Jabar Istimewa. (OM)
