KUNINGAN ONLINE – Peran pers sebagai pilar keempat demokrasi kembali mengemuka dalam forum diskusi Waroeng Rakyat yang digelar di Kedai Nangkring Kuningan, Jumat (12/12). Diskusi ini menghadirkan sejumlah tokoh lintas profesi, mulai dari pensiunan pejabat pemerintah daerah, pemerhati sosial, akademisi, hingga pimpinan lembaga legislatif.
Para narasumber sepakat menekankan pentingnya menjaga kemerdekaan pers sekaligus memperkuat fungsi kontrol media di tengah gempuran disrupsi digital dan polarisasi informasi yang kian tajam.
Trisman Supriatna, pensiunan PNS yang pernah bertugas di Bagian Humas Pemda Kuningan dan terakhir menjabat Kepala Diskopdagperin, membuka diskusi dengan mengenang pengalamannya bekerja dekat dengan insan pers pada awal 2000-an. Menurutnya, sejak dulu pers memegang peran krusial dalam memastikan informasi pemerintah tersampaikan secara jujur dan utuh kepada publik.
“Saya itu wajib memberikan keterangan apa adanya. Apa yang bupati lakukan harus diberitakan secara utuh. Banyak demonstrasi terjadi, dan justru di situ pers berperan mengontrol serta memberi gambaran faktual kepada masyarakat,” ujar Trisman.
Ia menilai, meski era media sosial kini semakin canggih, informasi dari pers tetap lebih layak dipercaya dibandingkan sumber sepihak. Pers, lanjutnya, membantu publik memahami transparansi anggaran, perbaikan infrastruktur, hingga berbagai program pemerintah.
“Pers itu kontrol sosial. Mereka menjaga objektivitas dan membantu akuntabilitas pemerintahan,” tukasnya.
Sementara itu, pemerhati sosial Pandu Hamzah menyampaikan pandangan lebih kritis. Ia menilai pers saat ini berada dalam fase gonjang-ganjing akibat disrupsi teknologi, gelombang pemutusan hubungan kerja, hingga pergeseran ideologi ke arah pragmatisme.
“Pers ini seperti berada di pinggir jurang. Ketika berita memengaruhi perilaku publik, di situlah kekuatan pers sebagai pilar keempat demokrasi bekerja. Tapi jika tidak hati-hati, pers bisa terseret arus yang justru mengikis nilai humanisme dalam demokrasi itu sendiri,” ungkapnya.
Pandu mengingatkan agar pers tidak kehilangan jati diri, layaknya burung lama di sangkar yang lupa cara terbang. Ia menilai pers di daerah, termasuk Kuningan, masih cenderung birokrasi-sentris dan perlu bertransformasi agar lebih kuat mengawal nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan publik.
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, yang memiliki latar belakang sebagai wartawan, menegaskan bahwa pers merupakan elemen vital dalam menjaga demokrasi tetap hidup.
“Saya dibesarkan di dunia pers. Tanpa pers, demokrasi ini hampa,” ujarnya.
Nuzul mengenang peran media sebagai kekuatan penyeimbang, bahkan pada masa-masa sulit seperti peristiwa Kuda Tuli dan 27 Juli. Ia menegaskan bahwa jurnalisme investigasi adalah senjata ampuh untuk membongkar ketidakadilan. Namun demikian, ia mengingatkan dua hal penting: pejabat publik tidak boleh alergi terhadap kritik, dan pers harus tetap taat pada kode etik.
“Kebenaran harus disuarakan, tapi dengan tanggung jawab. Pers wajib cover both sides dan tidak boleh berpihak,” tegasnya.
Pandangan tajam juga disampaikan akademisi sekaligus mantan jurnalis Metro TV, Abdul Jalil Hermawan. Ia menggambarkan perubahan drastis ekosistem media, dari era kaset video yang dikirim melalui bus hingga era digital serba instan saat ini. Namun, perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru.
“Pers sekarang bukan hanya bersaing dengan media sosial, tetapi juga dengan narasi pemerintah yang dibentuk melalui influencer. Hierarki media dan pemerintah jangan sampai bergeser. Jangan sampai peran wartawan yang dilindungi undang-undang justru tergantikan influencer,” ujarnya.
Meski banyak media cetak gulung tikar, Jalil menilai publik masih haus akan informasi yang kredibel dari media arus utama.
“Fungsi media itu bisa menghukum atau mendukung. Karena itu, independensi harus dijaga,” katanya.
Diskusi Waroeng Rakyat menyimpulkan bahwa pers saat ini berada di persimpangan besar: antara menjaga marwahnya sebagai pilar keempat demokrasi atau terseret derasnya arus disrupsi digital dan tekanan ekosistem politik. Tanpa pers yang kuat, independen, dan profesional, demokrasi berpotensi kehilangan salah satu fondasi utamanya.
