KUNINGAN ONLINE – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap anak Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), memperoleh hak atas pendidikan yang bermutu. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan revitalisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (20/12/2025).
Dalam arahannya, Abdul Mu’ti memberikan apresiasi mendalam kepada para pendidik dan pegiat pendidikan luar biasa. Ia menilai dedikasi guru-guru SLB jauh melampaui pengabdian formal seorang pejabat negara.
“Ada orang-orang yang tidak mampu melihat dunia dengan matanya, tetapi mampu menerangi dunia dengan hati dan kiprahnya. Terus terang saja, pengabdian kami sebagai menteri tidak sebanding dengan apa yang telah Bapak dan Ibu lakukan dalam mendidik anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar Abdul Mu’ti.
Abdul Mu’ti mengungkapkan, secara nasional pemerintah merevitalisasi 382 satuan pendidikan SLB dengan total anggaran mencapai Rp526 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat unit sekolah baru senilai Rp18 miliar yang dibangun di Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, dan Lampung.
Sementara itu, Provinsi Jawa Barat mendapatkan alokasi revitalisasi untuk 60 SLB, terdiri dari 32 SLB negeri dan 28 SLB swasta, dengan nilai anggaran Rp68,54 miliar.
Khusus SLB Negeri Baruna Mandiri Kuningan, sekolah yang menjadi lokasi kegiatan menerima bantuan sebesar Rp3,09 miliar untuk 26 paket rehabilitasi, meliputi ruang kelas, perpustakaan, ruang keterampilan, UKS, toilet, serta ruang serbaguna.
“Pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan ini merupakan amanah konstitusi. Setiap warga negara berhak atas pendidikan bermutu, dan setiap anak berkebutuhan khusus berhak atas layanan pendidikan khusus,” tegasnya.
Menghadapi peningkatan jumlah anak berkebutuhan khusus secara nasional, Kemendikdasmen menetapkan tiga kebijakan utama.
Pertama, penguatan pendidikan inklusif, termasuk prioritas jalur afirmasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 bagi keluarga tidak mampu dan ABK.
Kedua, penguatan layanan melalui Sekolah Luar Biasa bagi anak dengan kebutuhan khusus yang tidak memungkinkan mengikuti pendidikan reguler.
Ketiga, pengembangan layanan pendidikan berbasis keluarga dan masyarakat melalui program inklusif berkelanjutan.
Selain itu, mulai tahun 2026, pemerintah akan melatih guru pendamping khusus untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendidik ABK.
“Medali yang diterima Bu Kokoy nilainya sama dengan medali yang saya terima dari Presiden Prabowo Subianto,” ujar Abdul Mu’ti.
Ke depan, pemerintah berharap SLB di Kuningan dapat menjadi pusat inovasi dan rujukan nasional dalam pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
Abdul Mu’ti juga menyoroti masih adanya kendala teologis dan kultural di masyarakat, termasuk stigma bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan “kutukan”.
“Pandangan seperti itu tidak boleh ada. Setiap anak lahir dengan kesempurnaannya masing-masing. Mereka berbeda secara fisik, tetapi memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan inklusif tidak hanya penting bagi ABK, tetapi juga untuk menumbuhkan empati dan kesadaran sosial anak-anak lainnya.
Sementara itu, pendiri Yayasan Mandiri, Carlan (tokoh perintis SLB di Kuningan), membagikan kisah panjang perjuangannya bersama sang istri, Bu Kokoy Kurniati, dalam membangun pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sejak 1997.
Ia mengungkapkan bahwa Yayasan Mandiri kini menaungi lima Sekolah Luar Biasa, sekolah kejar paket, taman kanak-kanak, serta layanan pendidikan khusus lainnya. Tiga sekolah bahkan telah dihibahkan kepada pemerintah untuk menjadi sekolah negeri.
“Kami tidak ingin memperkaya diri. Ini adalah bentuk pengabdian. Bagi kami, keterbatasan dan hambatan bukanlah batasan,” tegas Elon sapaan akrab Suami Kokoy Kurnaeti.
Ia juga menyebut Kabupaten Kuningan sebagai salah satu daerah dengan jumlah SLB terbanyak di Indonesia, yakni 20 SLB, berkat kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat.
Kegiatan yang dihadiri perwakilan 60 SLB negeri dan swasta se-Jawa Barat ini diharapkan menjadi model inspiratif bagi sekolah lain dalam mengembangkan layanan pendidikan inklusif dan berkeadilan. (OM)
