KUNINGAN ONLINE – Menyambut satu tahun masa kerja DPRD Kabupaten Kuningan periode 2024–2029, Forum Diskusi Waroeng Rakyat menggelar evaluasi dengan tema “Setahun DPRD Kuningan, Sudah Terasakah Keberadaannya?” Sabtu (20/9/2025) di Miko Kopi.
Diskusi ini diisi oleh Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, S.E., Sekretaris DPRD Deni Hamdani, S.Sos., M.Si., Dede Awaludin dari ICMI, serta dua pengamat politik lokal, Sujarwo (Mang Ewo) dan Agi Rahaden. Sejumlah fraksi di DPRD juga hadir sebagai undangan, namun menjadi sorotan karena Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS absen dari forum evaluasi ini.
Sebagai pembuka diskusi, Nuzul mengakui banyak kritik yang dialamatkan kepada lembaga legislatif selama setahun terakhir.
“Selama satu tahun kinerja DPRD, kami tidak menampik bahwa banyak kritikan dan saran yang masuk kepada kami,” ujar Nuzul.
Pengamat politik Sujarwo langsung menyoroti empati DPRD terhadap kondisi Kabupaten Kuningan yang tengah menghadapi berbagai persoalan, termasuk pemotongan TPP ASN.
“Langsung saja, saya menanyakan di mana empati anggota dewan. Teman-teman ASN sudah ‘ikhlas’ TPP-nya dipotong, bahkan yang TPP-nya kecil pun kena. Lalu, di mana empati anggota dewan ketika dewan menerima tunjangan yang besar?” sindir Ewo.
Selain isu tunjangan, forum juga menyoroti keterbukaan informasi publik dari DPRD, lemahnya fungsi kehumasan, minimnya sosialisasi Perda, pembaruan JDIH, serta dugaan keterlibatan anggota dewan dalam proyek MBG yang dilarang undang-undang.
Menanggapi hal tersebut, Nuzul menyebut pihaknya sudah mengeluarkan surat imbauan agar anggota DPRD tidak terlibat dalam proyek yang dilarang.
“Jika masyarakat mengetahui ada anggota DPRD yang terlibat, saya minta untuk disampaikan langsung kepada saya,” tegasnya.
Diskusi berlangsung hangat dengan banyak masukan dari peserta, menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap kinerja DPRD sebagai representasi rakyat di Kuningan. (OM)
