KUNINGAN ONLINE – Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) Kabupaten Kuningan meluapkan kekecewaannya setelah audiensi yang dijadwalkan Jumat (29/8/2025) berakhir tanpa kehadiran Bupati.
Forum yang sejatinya digelar untuk membahas darurat LGBT, miras, dan narkoba ini dinilai hanya memperlihatkan buruknya komunikasi Pemkab dan minimnya empati pemimpin daerah.
Proses permohonan audiensi sudah dilakukan FMPK sejak 15 Agustus 2025 melalui surat resmi, namun tidak mendapat respon. Surat kedua dilayangkan 22 Agustus, baru dijawab 27 Agustus melalui pesan WhatsApp ajudan Bupati yang meminta audiensi dilakukan di hari yang sama. Tawaran itu ditolak karena tidak memungkinkan menghimpun ulama, akademisi, dan ormas dalam waktu singkat.
Setelah mendapat kepastian audiensi Jumat pukul 13.30, FMPK pun menyebarkan undangan luas, termasuk kepada Ketua MUI. Namun mendadak jadwal kembali diubah menjadi pukul 09.00. FMPK menolak perubahan tersebut. Saat rombongan hadir sesuai jadwal awal di Pendopo, mereka dikejutkan lagi dengan pemindahan lokasi ke Komplek Sekda KIC.
Audiensi akhirnya hanya dibuka oleh Staf Ahli Bupati, Elon Carlan, yang menyampaikan permintaan maaf atas kekisruhan jadwal. Situasi kian memanas setelah diketahui Bupati mendadak ke Indramayu, sementara Wakil Bupati baru diberi tahu dua jam sebelum acara. Pertemuan hanya berlangsung singkat sebelum forum bubar.
Sekretaris FMPK, Luqman Maulana, menyebut apa yang terjadi menunjukkan sikap tidak empatik dari pemimpin.
“Kami bukan mengemis bantuan. Ini murni keprihatinan atas krisis moral, tapi yang kami dapat justru dipermainkan,” tegasnya.
Nada serupa datang dari tokoh ulama, Kyai Edin Holidin, yang menilai guru dan ulama dipermalukan karena Bupati tidak hadir. Sementara itu, Ikhsan Marzuki dari Gerakan KITA menyesalkan kesempatan emas berbagi kajian internasional tentang LGBT terabaikan.
Koordinator APIK, Andi Budiman, menambahkan Pemkab mestinya merangkul kolaborasi masyarakat sipil dalam penanganan penyakit sosial.
“Dengan anggaran terbatas, justru penting menggandeng ormas, tokoh agama, dan akademisi,” katanya.
FMPK menilai kekecewaan ini semakin beralasan karena isu serupa sudah tiga kali dibahas di DPRD tanpa hasil. Hingga kini, Pemkab dinilai belum memiliki strategi maupun program konkret menghadapi krisis moral di Kuningan.
“Ini bukan sekadar pertemuan yang gagal, tapi soal martabat rakyat yang merasa diremehkan,” pungkas Luqman. (OM)
