KUNINGAN ONLINE — Program pemberangkatan ibadah umroh yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan kembali menuai sorotan. Program yang semula dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat berprestasi itu kini dibayangi dugaan balas jasa politik pasca Pilkada Kuningan 2024.
Isu yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan, sedikitnya lima orang yang diduga merupakan bagian dari tim sukses inti Bupati Kuningan saat Pilkada 2024 diberangkatkan umroh menggunakan anggaran daerah pada tahun 2025. Dugaan tersebut memicu munculnya istilah “umroh politik” yang ramai diperbincangkan publik.
Sorotan semakin menguat setelah Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali mengalokasikan anggaran sekitar Rp180 juta untuk program umroh tahun 2026. Dana tersebut direncanakan untuk memberangkatkan lima warga Kuningan ke Tanah Suci.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kuningan, Emup Muplihudin, membenarkan adanya alokasi anggaran tersebut. Namun, ia menegaskan penerima program harus berasal dari kalangan yang memiliki prestasi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
“Ada alokasi sekitar Rp180 juta untuk lima orang. Tentu harus memenuhi kriteria,” ujar Emup Muplihudin kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).
Saat dimintai tanggapan terkait dugaan penerima program umroh tahun 2025 berasal dari kalangan mantan tim sukses Pilkada, Emup mengaku tidak mengetahui proses sebelumnya karena saat itu dirinya belum menjabat sebagai Kabag Kesra.
“Yang tahun lalu saya tidak tahu, saya belum bertugas di Kabag Kesra waktu itu,” katanya.
Menurut Emup, program umroh tahun ini akan dilakukan lebih selektif. Bahkan satu nama calon penerima disebut sudah dipastikan berangkat, yakni pemenang masjid terbaik dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kuningan yang sebelumnya telah diumumkan oleh Bupati Kuningan.
“Satu orang sudah diumumkan oleh Bupati, yaitu pemenang masjid terbaik dari DMI. Yang lainnya kemungkinan dari prestasi MTQ,” ujarnya.
Meski demikian, hingga kini empat nama lainnya belum ditentukan. Emup juga menyebut jumlah penerima masih dapat berubah menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
“Yang empat belum ada nama-namanya. Itu juga kembali kepada dananya nanti betul ada atau tidak. Meskipun alokasi memang ada untuk kuota lima orang, tapi kalau pada waktunya dana tidak ada atau kurang, paling ada pengurangan kuota,” pungkasnya. (OM)
