KUNINGAN ONLINE – Dugaan penyelewengan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota Dewan membuat Wakil Ketua DPRD Kuningan, Dede Ismail ikut berkomentar.
Deis sapaan akrabnya menepis adanya dugaan penyelewengan bantuan ternak sapi melalui dana pokir tersebut.
Dirinya menjadi salah satu anggota dewan yang menyalurkan dana pokir berupa bantuan ternak sapi kepada masyarakat. Pokir berupa bantuan ternak sapi sendiri bersumber dari APBD Kabupaten Kuningan pada tahun 2020.
“Proses pokir ini tidak instan, satu tahun sebelumnya melalui RKPD online. Nanti dewan melalui hasil reses, kemudian ditulis oleh staf fraksi dan diparipurnakan hasil resesnya. Nah salah satunya adalah pokok-pokok pikiran DPRD dengan nomenklatur penggemukan sapi potong,” ujar Deis yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kuningan, kepada awak media, Kamis (16/9).
Dia membantah, jika dalam pokir pengadaan ternak sapi yang diterima itu dianggap bermasalah. Justru semua kelompok peternak sapi yang dibinanya itu sudah mendapat Surat Keputusan (SK) dari kepala desa setempat.
“Kelompok (peternak sapi, red) ini dibentuk atas usulan proposal, kemudian disetujui oleh Kepala Desa melalui SK. Setelah SK dari Kepala Desa itu keluar, kemudian diajukan ke dinas dan dilakukan verifikasi oleh dinas, selanjutnya di verifikasi pula oleh panitia lelang PPK tingkat kecamatan atau UPT. Usai itu dikembalikan lagi ke dinas, lalu dinas mengucurkan bantuan penggemukan tersebut akan diverifikasi ulang lagi terhadap kelompok penerima,” jelasnya.
Pada proses itu, Deis menerangkan, dilakukan pula survey oleh tim lapangan apakah kandang ternak sudah memenuhi kriteria atau belum, termasuk kelompoknya fiktif atau tidak.
Setelah dianggap memenuhi persyaratan, kata Deis, pihak dinas kemudian kembali memproses sebelum merealisasikan bantuan ternak sapi.
“Jadi kalau dianggap sapi bodong itu kan gak nyambung, ya mungkin ini kan dunia politik, kental muatan politiknya. Bagi saya, perjalanan politik ini hal yang wajar dan lumrah, saya sikapi dengan arif dan bijak, tidak terpancing emosi terhadap seseorang, yang jelas saya sampaikan kepada teman-teman kelompok, ini penggemukan, kalau misalnya dijual maka harus bertanggungjawab agar sapi itu ada lagi,” ungkapnya.
“Beberapa katanya sudah di verifikasi, dan ternyata di kandang tidak ada masalah, kalau kemarin ada yang belum dibelikan, mungkin karena sedang lebaran harganya mahal, jadi menunggu harga murah untuk pengadaan kembali,” tambahnya.
Deis menyebutkan, bahwa pengadaan sapi ternak melalui pokir dilakukan pada sekitar Juni 2020. Khusus pengadaan ternak sapi yang diterima yakni sapi jenis penggemukan.
“Sehingga saat memasuki masa jual harus dibelikan penggantinya kembali. Jadi isue-isue yang berkembang ini telah merugikan Saya secara pribadi, padahal Kami membantu mereka agar perekonomian mereka terbantu,” sebutnya.
Deis mengatakan, atas isu liar yang berkembang, keluarga kelompok peternak ketakutan dan was – was akan dipenjara.
”Karena fitnah tersebut beberapa anggota keluarga peternak yang tidak mengerti dengan duduk persoalan yang ada, membuat mereka was-was dan khawatir. Tapi saya sudah sampaikan kepada mereka asal sesuai dengan jalurnya, mereka tidak akan kesandung hukum,” pungkasnya. (OM)
