KUNINGAN ONLINE – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuningan kembali menorehkan prestasi gemilang. Dalam Penilaian Kinerja Kadisdukcapil Tahun 2025 tingkat Provinsi Jawa Barat, Disdukcapil Kuningan meraih nilai tertinggi, yakni 89,47 kategori “baik”, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8001.3.3-1165/Dukcapil Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., kepada Kepala Disdukcapil Kuningan, Drs. Yudi Nugraha, M.Pd., dalam apel pagi di Halaman Setda, Komplek KIC, Senin (4/8/2025). Turut hadir Wakil Bupati, Pj Sekda, para Asisten Daerah, Staf Ahli Bupati, kepala perangkat daerah, serta peserta apel lainnya.
“Disdukcapil Kuningan keren! Meski dalam keterbatasan, mereka terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini kerja tim yang harus terus dikembangkan dan menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya,” ujar Bupati dalam sambutannya.
4 Aspek Penilaian Utama
Kepala Disdukcapil, Yudi Nugraha, menyampaikan bahwa penilaian kinerja mencakup empat aspek utama, yaitu:
- Cakupan Hasil Pelayanan
- Inovasi Pelayanan Publik
- Pemanfaatan Data Warehouse (DWH)
- Kerja Sama Antar-Stakeholder
Yudi menuturkan, pada aspek Cakupan Hasil Pelayanan tahun 2024, semua komponen Indikator Kinerja Utama (IKU) telah terpenuhi 100%. Bahkan cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 126%.
Selain itu, Disdukcapil juga menciptakan lima inovasi layanan publik sepanjang 2024, yakni Wakuncar (Warga Kuningan Cari Rekam), Jumpa Fans (Jemput Perekaman untuk Difabel dan Lansia), Dukcapil Tamasya (Tanda Masyarakat Siap Melayani), Si Takun (Sistem Informasi Data Agregat Kependudukan Kuningan), Pelita Anak (Pelayanan Identitas Anak Terpadu).
Untuk aspek pemanfaatan Data Warehouse, masyarakat kini dapat mengakses data kependudukan secara terbuka melalui aplikasi SI TAKUN, yang telah terintegrasi dalam situs resmi Disdukcapil.
Sementara pada aspek kerja sama antar-stakeholder, Disdukcapil telah menjalin perjanjian kerja sama dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga swasta, dengan capaian 76,04% dari target 44%. (OM)
