KUNINGAN ONLINE – Dalam rangka menjalankan agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Toto Suharto memberikan edukasi kepada warga Desa Caracas, Kecamatan Caracas, Senin (6/10/2025).
Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan fungsi dan wewenang antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, pengetahuan ini penting agar masyarakat memahami alur kerja pemerintahan, terutama terkait proses penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
“Itu tugas wakil rakyat: membuat kebijakan, membuat undang-undang, membuat regulasi,” ujar Toto di hadapan puluhan warga.
Toto menjelaskan, legislatif memiliki peran sentral dalam penyusunan dan pengesahan anggaran. Tanpa persetujuan DPRD, pemerintah daerah tidak dapat menjalankan program apapun.
“Setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah harus punya dasar hukum dan alokasi anggaran yang disetujui DPRD. Setelah anggaran disahkan, barulah peran eksekutif berjalan,” jelasnya.
Ia menegaskan, eksekutif—Presiden di tingkat nasional, Gubernur di provinsi, dan Bupati di kabupaten—berfungsi sebagai pelaksana atau pengguna anggaran.
“Sehebat apa pun presiden, gubernur, atau bupati, mereka tidak bisa melaksanakan kegiatan tanpa dasar dari keputusan para wakil rakyat,” tegasnya.
Toto juga menyoroti prinsip pemisahan wewenang yang berlaku hingga ke tingkat desa.
“Bahkan seorang kepala desa tidak bisa serta-merta membangun proyek tanpa mekanisme perencanaan dan pengesahan dalam APBDes,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Toto turut menyinggung fenomena judi online yang marak dan berdampak sosial luas. Ia mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar mengawasi bersama penggunaan anggaran dan menghindari praktik yang menyalahi aturan.
“Judi online ini merusak generasi dan perekonomian keluarga. Kita harus awasi semuanya, jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran untuk hal-hal yang merugikan,” ucapnya.
Menurut Toto, pengawasan yang baik antara masyarakat, legislatif, dan eksekutif merupakan kunci terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. (OM)
