KUNINGAN ONLINE – Achmad Nur Hidayat (ANH) seorang Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik beberkan persoalan yang terjadi di Kabupaten Kuningan, mulai dari kemiskinan ekstrem, pengangguran dan Pansus Gagal Bayar, Pariwisata dan serta berikan 7 saran solusi untuk Kuningan mencapai Makmur, Agamis, dan Pinunjul.
Hal tersebut diutarakan saat kegiatan media gathering bersama beberapa insan Pers di Club House Balcony Residence pada Selasa (4/4/2023) sore hari menjelang buka puasa dengan mengangkat tema “Kuningan 2045 untuk Super Power Baru”, Kuningan Menuju 2045 Mencapai Kemajuan Ekonomi Berbasis Inovasi Pertanian dan Ekonomi Kreatif.
ANH sendiri adalah keturunan keluarga berdarah sunda dan juga dirinya kerap sekali tampil di media atau televisi nasional menyoroti kasus atau issue-issue nasional.
Menurutnya Kabupaten kuningan adalah Kabupaten yang subur dengan wilayah bagian timurnya adalah dataran rendah dan bagian baratnya berupa pegunungan juga dengan luas wilayah administrasinya yang terbagi dalam 32 Kecamatan, 361 Desa dan 15 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 1,198,814 pada tahun 2021
Dengan demikian, ANH menilai meskipun memang Kabupaten Kuningan sebenarnya wilayah yang hijau dan indah, namun ekonomi Kuningan terbilang masih terbelakang dengan bukti memiliki permasalahan ekonomi yang cukup serius diantaranya adalah kemiskinan ekstrem
“Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam kategori kabupaten dengan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat, Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 mencapai 140,25 ribu jiwa. Dengan persentasenya tinggi mengingat jumlah penduduk Kabupaten Kuningan hanya sekitar 1,2 juta jiwa,” jelasnya.
Dirinya mengungkapkan dengan sumber data yang di peroleh dari BPS Provinsi Jawa Barat dari total 27 kabupaten yang ada bahwa Kuningan menempati posisi ke 2 termiskin se-JawaBarat dengan data kemsikinan 12,76 persen (2022) setelah posisi pertama di tempati oleh Kabupaten Indramayu dengan angka 12,77, dan menurutnya tidak jauh berbeda.
“Meskipun kemiskinan sedikit turun sebesar 0,34 persen dari tahun 2021 yang menyentuh angka 13,10 persen, namun angka tersebut masih jauh di atas angka Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 8,06 persen,” ungkapnya.
Masih kata ANH, maka dari itu gelar Kabupaten termiskin ekstrem tersebut harus diubah karena potensi ekonomi Kuningan sebenarnya adalah sangat besar.
“Kuningan langitnya begitu tinggi namun terbang penduduknya begitu rendah, ada ruang besar untuk terbang lebih tinggi lagi bila dikelola dengan benar,” kata ANH.
Bukan hanya kemiskinan, ANH juga soroti masalah ekonomi lainnya di Kabupaten Kuningan yaitu tingkat penganguran terbuka (TPT) dengan jumlah TPT di kuningan sebesar 9.81 persen, dan termasuk 6 Kabupaten/Kota terbesar pengangurannya dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat (data Agustus 2022).
6 Kabupaten/Kota tersebut ialah Kota Bogor, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Kuningan.
Dari 5 Kabupaten selain Kuningan TPT tinggi disebabkan belum kembali normalnya kinerja industri manufaktur, namun TPT kuningan lebih disebabkan ketiadaan inovasi sektor pertanian dan perkebunan.
Persoalan TPT tersebut dapat di lihat dari (Upah Minimum), Kabupaten Kuningan menempati posisi ke 4 terendah dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, meski begitu dengan upah minimum yang rendah di Kabupaten Kuningan kenapa tidak dikembangkan untuk menarik investasi.
“Dengan upah minimum Rp2,101,734 per bulan sebenarnya cukup menarik untuk investasi namun belum ada upaya serius mengembangkan investasi di Kuningan, Sektor investasi di Kuningan punya potensi besar namun selama ini belum dikembangkan terlihat kurangnya wawasan investasi dari para penyelenggara pemerintahan daerah,” kata ANH.
Begitu juga dengan belanja daerah yang dinilai menurutnya tiak efektif, lebih banyak belanja untuk keperluan birokrasi daripada untuk rakyat hal tersebut dapat terlihat dari rendahnya belanja pembangunan (modal) yaitu 10,45% lebih rendah dibandingkan rerata se-Jawa Barat 12,07%.
Disusul dengan komponen belanja operasi Kabupaten Kuningan termasuk sangat besar, dengan angka 72,10% yang terbagi atas belanja pegawai (40%) dan belanja barang dan jasa (31,10%), dengan begitu belanja operasi Kabupaten Kuningan sebesar 72,10% lebih boros daripada rerata se-Jawa Barat 70,69%.
“Belanja untuk keperluan birokrasi pada akhirnya menyebabkan defisit anggaran, Patut diingat Kabupaten Kuningan adalah Kabupaten terburuk kinerja se-Jawa Barat karena menyumbang deficit yang besar, pemerintah daerah enggan menyampaikan rencana program menekan angka persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan,” sambung ANH.
Maka dari itu Kabupaten Kuningan perlu arah baru dan perlu orientasi baru untuk menjadi Kabupaten Kuningan yang Makmur, Agamis dan Pinunjul sesuai visi misi pemerintah daerah hari ini yang di pimpin oleh H Acep Purnama.
Dirasa ingin berkontribusi kepada daerahnya ANH pun menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, ada 7 saran arah baru yang menurutnya bisa mengantisipasi persoalan – persoalan tersebut.
Yakni diantaranya adalah Program Peningkatan Daya Beli Masyarakat Kuningan, Program Penyediaan Lapangan Kerja, Program Penguatan Investasi Daerah, Program Infrastruktur Dasar, Program Renegoisasi DAU dan DAK kepada pemerintah Propinsi dan Pusat, Program Reinventing Pariwisata Kuningan, Program Penguatan Ekonomi Kreatif.
1. Program Peningkatan Daya Beli Masyarakat Kuningan
– Yang tentunya dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan perkapita, Kabupaten Kuningan perlu meningkatkan Upah Minimum Kabupaten minimal sebesar inflasi.
– Melakukan promosi ekonomi dan pasar terutama dibidang pertanian dan pariwisata Meningkatkan belanja modal untuk infrastruktur seperti pelebaran jalan utama menuju ke Cirebon dan Ciamis, Majalengka agar memudahkan masyarakat untuk beraktivitas dan berbelanja.
2. Program Penyediaan Lapangan Kerja Kuningan
– Dengan cara mengundang investor pariwisata nasional terutama Investor untuk penguatan destinasi (point of interest) di kuningan.
– Transformasi pekerja informal petani menjadi petani skala industry kecil (hilirisasi pertanian).
– Memperkuat balai pelatihan daerah dengan kerjasama industry lokal yang sudah ada.
– Memberikan akses permodalan mudah kepada Petani dan Pedagang retail.
3. Program Penguatan Investasi Daerah Kuningan
– Mempermudah perizinan yang terintegrasi. Menyediakan advice planning dalam tata ruang daerah.
– Menjalin Kerjasama internasional dengan negara-negara yang focus kepada pertanian seperti Jepang, Korea, Rusia, AS dan China.
4. Program Infrastruktur Dasar Kabupaten Kuningan
– Melalui tahapan pembangunan dengan berFokus memperbaiki irigasi sawah dan meningkatkan kemudahan akses jalan usaha antar desa (intra Kabupaten).
– Mempermudah akses wisata dari wilayah tetangga terutama Cirebon, Jakarta, Majalengka dan Ciamis (antar Kabupaten).
5. Program Renegoisasi DAU dan DAK kepada pemerintah Propinsi dan Pusat Kabupaten Kuningan
– Dalam hal ini Dibutuhkan leadership kuat untuk membangun komunikasi dengan Kepala Daerah Provinsi dan Pemimpin Pusat baik eksekutif maupun legislative.
6. Program Reinventing Pariwisata Kabupaten Kuningan.
– Melalui Pariwisata Kuningan harus mengintegrasikan antara agrowisata, landscape dan UMKM di kuningan.
– Mengintegrasikan Pariwisata sebagai destinasi dengan Ekonomi Kreatif sebagai konten.
– Meningkatkan branding pariwisata melalui program digital promotion secara serius.
– Memperbanyak Feasibility Study untuk destinasi-destinasi potensial untuk menjaring banyak investor.
7. Program Penguatan Ekonomi Kreatif Kab Kuningan
– Dengan cara Membangun ekosistem ekonomi kreatif.
– Meningkatkan edukasi dan sertifikasi kelayakan.
– Mengadakan program-program motivasi dan apresiasi karya-karya ekraf.
– Memfasilitasi pengembangan dan aktualisasi ide ekonomi kreatif melalui penyediaan infrastruktur.
– Melakukan kegiatan promosi dan pengembangan jaringan untuk mengembangkan akses pasar bagi para pelaku ekraf. (Poy)
