KUNINGAN ONLINE – Sebuah video pendek yang memperlihatkan pejabat tengah berjoget sambil memegang uang saweran viral di media sosial dan menuai berbagai tanggapan. Salah satu kritik tajam datang dari Anggi Alamsyah, seorang aktivis Kuningan, yang menganggap aksi tersebut tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi daerah saat ini.
“Sangat disayangkan ya perilaku itu. Tidak etis dan tidak mencerminkan rasa prihatin. Baru minggu lalu, rekan-rekan honorer melakukan aksi demo menuntut kepastian nasib mereka. Di sisi lain, kondisi Kuningan sedang berada dalam situasi gagal bayar, sementara banyak pekerja yang gajinya bahkan tidak mencapai UMK Kuningan,” ungkap Anggi kepada Kuninganonline.com.
Video yang diduga diambil di kediaman Bupati terpilih ini, menurut Anggi, semakin menambah ironi. Ia menyoroti bahwa dalam video terlihat kehadiran sejumlah pejabat lain di acara tersebut.
“Melihat lokus kejadiannya, tampaknya ini terjadi di rumah Bupati terpilih. Dari video itu terlihat banyak pejabat lain yang hadir. Saya tidak tahu acaranya apa, tapi ini cukup miris,” tambahnya.
Anggi menegaskan bahwa pejabat publik harus mencerminkan sikap negarawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama mengingat kondisi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai tantangan.
“Terlepas dari apakah uang itu berasal dari pribadi atau bukan, secara moral perilaku tersebut tidak elok. Apakah pantas? Menurut saya, itu tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Tidak heran jika kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun,” ujar Anggi.
Ia juga menyerukan agar perilaku pejabat publik menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pejabat publik selalu menjadi sorotan. Jadi, kualitas kinerja harus lebih baik. Kuningan punya banyak pekerjaan rumah—mulai dari masalah gagal bayar, harga pupuk dan sembako yang tinggi, stunting, hingga kemiskinan. Seharusnya perhatian mereka difokuskan ke situ,” pungkasnya.
Video ini memicu diskusi hangat di kalangan masyarakat, yang berharap adanya perubahan nyata dalam perilaku dan kebijakan para pemangku kepentingan di Kabupaten Kuningan. (OM)