KUNINGAN ONLINE – Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencatat realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mencapai Rp 1,64 triliun atau 74,55 persen dari total alokasi sekitar Rp 2,20 triliun.
Kepala BPKAD Kuningan, Deden Kurniawan, melalui Kepala Sub Bidang Perbendaharaan BPKAD Kuningan, Aga Nugraha, menyampaikan bahwa proses penyaluran dana berjalan lancar tanpa hambatan dari pusat.
“Semua selesai, dan mudah-mudahan tidak terjadi tunda bayar di tahun ini. Ini bukan hanya tanggung jawab BPKAD, tetapi semua stakeholder,” ujarnya kepada Kuninganonline.com, Senin (15/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa setiap pencairan dana dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari verifikasi RKA oleh SKPD terkait, penerbitan SP2D oleh PPKD, hingga pencairan oleh Bank BJB sebagai pengelola kas daerah.
Menurut Aga, sejauh ini tidak ada keterlambatan transfer dari pemerintah pusat. Dana yang bersifat mandatory spending, seperti pendidikan, kesehatan, air minum, dan KB, dipastikan digunakan sesuai peruntukannya.
“Kegiatan-kegiatan yang sumber dananya dari pusat tidak boleh digunakan untuk keperluan lain. Semua harus sesuai laporan dan peruntukan. Setiap semester kami laporkan penggunaannya,” jelasnya.
Aga juga menegaskan bahwa penyelesaian tunda bayar di Kabupaten Kuningan tidak menggunakan skema pinjaman daerah.
“Sejak Mei sampai Agustus kemarin, pembayaran tunda bayar sebesar Rp 96,7 miliar sudah selesai. Itu murni dari sisa dana transfer pusat yang sifatnya bebas, bukan dari pinjaman,” katanya.
Ia berharap dukungan semua pihak, terutama para kepala SKPD, agar pengelolaan keuangan daerah semakin sehat dan defisit APBD bisa dikendalikan di tahun mendatang.
“Saya optimis tahun depan pengelolaan keuangan bisa lebih baik lagi, jika semua berkomitmen,” tutupnya. (OM)
