KUNINGAN ONLINE — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat langkah antisipasi inflasi jelang Ramadhan, Idulfitri, dan perayaan Cap Go Meh 2026 melalui Pasamoan Agung High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Kegiatan yang digelar di Taman Kota Kuningan, Kamis (5/2/2026), menjadi forum strategis untuk menyatukan kebijakan pengendalian harga pangan sekaligus mendorong perluasan transaksi digital di daerah.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan bahwa lonjakan permintaan bahan pokok pada momentum hari besar keagamaan harus diantisipasi secara terukur. Ia mendorong pemantauan harga berbasis data real-time, pelaksanaan operasi pasar, serta penguatan kerja sama antar daerah guna menjaga kelancaran pasokan.
“Koordinasi dengan BMKG dan BPBD juga penting untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem. Cadangan pangan pemerintah harus dimaksimalkan bila terjadi gejolak,” ujar Erwan.
Berdasarkan data BPS, Jawa Barat mencatat deflasi bulanan sebesar 0,09 persen pada Januari 2026, dengan inflasi tahunan berada di angka 3,24 persen. Kondisi ini dinilai perlu terus dijaga melalui langkah proaktif TPID di seluruh kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Muhammad Nur menyampaikan bahwa ekonomi Jawa Barat hingga triwulan III 2025 tumbuh 5,20 persen, dengan inflasi tahunan 2,63 persen—termasuk yang terendah di Pulau Jawa. Ia menekankan pentingnya penguatan sisi suplai pangan seiring meningkatnya permintaan, termasuk dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BI juga menyoroti praktik baik kemitraan pangan, salah satunya yang diterapkan Pesantren Al-Ittifaq, sebagai model kolaborasi antara petani, pesantren, dan pasar dalam menjaga keseimbangan pasokan.
Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kuningan sebagai tuan rumah. Menurutnya, forum ini menjadi momentum untuk memperkuat kinerja TPID daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Ia memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kuningan pada semester pertama 2025 sempat menembus 10,4 persen—tertinggi di Pulau Jawa—sebelum terkoreksi menjadi 9,3 persen di akhir tahun. Capaian tersebut turut diiringi penurunan angka kemiskinan menjadi sekitar 10,4 persen serta tingkat pengangguran 7,5 persen.
Bupati Dian menambahkan, penguatan sektor pertanian melalui program “Kembali Ka Karuhun” menjadi salah satu kunci, mencakup subsidi pupuk, distribusi benih bersertifikat, hingga pembangunan infrastruktur pertanian.
Ke depan, Pemkab Kuningan berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan Pemprov Jabar dan BI, termasuk melalui kerja sama regional Ciayumajakuning dalam aliansi “Kunci Bersama”, dengan pendekatan pengendalian inflasi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Melalui Pasamoan Agung ini, sinergi lintas sektor diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat digitalisasi daerah demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. (OM)
