KUNINGAN ONLINE — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kuningan menegaskan agar proses open bidding (OB) jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan tidak dijadikan sekadar formalitas belaka.
GMNI menilai momentum OB ulang setelah pembatalan sebelumnya harus menjadi ajang pembuktian komitmen pemerintah daerah terhadap meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ketua GMNI Kuningan, Bung Amar, mengatakan keputusan membatalkan hasil OB Sekda sebelumnya yang sudah menelan anggaran patut disesali. Namun dengan turunnya izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melaksanakan OB ulang, pemerintah daerah harus memastikan proses kali ini berjalan lebih baik.
“Kami tidak ingin proses ini hanya menjadi formalitas. Jika ada kekurangan pada proses sebelumnya, maka OB ulang harus menjadi perbaikan total. Ini kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa birokrasi di Kuningan benar-benar serius menerapkan meritokrasi,” tegas Amar, Jumat (22/8).
GMNI juga memberikan sejumlah catatan kritis agar proses OB ulang berjalan sebagaimana mestinya. Pertama, panitia seleksi (Pansel) harus diisi oleh sosok kredibel, independen, dan berintegritas tinggi, termasuk melibatkan unsur eksternal seperti akademisi. Kedua, seluruh tahapan mulai dari pengumuman hingga hasil akhir wajib dipublikasikan secara transparan agar publik bisa ikut mengawasi.
“Setiap ASN yang ikut harus diperlakukan adil. Penilaian harus murni berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Hindari intervensi yang mencederai asas keadilan,” ujarnya.
Menurut GMNI, OB Sekda ulang ini bukan hanya soal mengisi kekosongan jabatan, tetapi juga ujian bagi birokrasi Kuningan untuk menegakkan prinsip tata kelola yang bersih sekaligus mengembalikan kepercayaan publik.
“Kita tidak boleh membiarkan pengisian jabatan publik menjadi arena pertarungan kepentingan. Ini pertaruhan nasib Kuningan ke depan. Segala rahasia dalam pemerintahan adalah rahasia dari rakyat, jangan ada yang disembunyikan,” tambah Amar.
GMNI menegaskan akan terus mengawal proses ini agar tidak menyimpang dari prinsip meritokrasi.
“Jika OB ulang tidak berjalan sesuai harapan, kami tidak akan ragu untuk bersuara. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata,” pungkasnya. (OM)
