KUNINGAN ONLINE – Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) Kabupaten Kuningan menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kecaman terhadap dugaan intimidasi dan kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren, menyusul dua peristiwa yang melibatkan oknum aparat di Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Dua peristiwa tersebut yakni dugaan tindakan intimidatif dalam penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Sukoharjo, Jawa Tengah, serta dugaan kekerasan dan pemukulan terhadap sejumlah santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Melalui pernyataan sikap tertanggal 16 November 2026, MA IPNU Kabupaten Kuningan menilai kedua peristiwa tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Terlebih, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, keilmuan, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda.
MA IPNU menegaskan, penegakan hukum harus tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kewenangan aparat negara tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan intimidatif maupun kekerasan yang bertentangan dengan hukum.
“Aparat negara harus hadir sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Bukan sebaliknya, menjadi pihak yang menghadirkan ketakutan di tengah masyarakat yang seharusnya mereka lindungi,” demikian salah satu penegasan dalam pernyataan sikap MA IPNU Kabupaten Kuningan.
Menurut MA IPNU, pesantren bukan sekadar tempat menimba ilmu agama, melainkan ruang pendidikan yang harus memberikan rasa aman bagi seluruh santri. Karena itu, setiap tindakan yang berpotensi mengancam keselamatan, merendahkan martabat, maupun menimbulkan trauma terhadap santri harus mendapatkan perhatian serius.
Dalam pernyataannya, MA IPNU Kabupaten Kuningan juga menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mempertentangkan keberadaan pesantren dengan institusi TNI maupun Polri. Sebaliknya, MA IPNU menginginkan hubungan yang sehat, saling menghormati, dan dibangun atas dasar kepercayaan.
Namun, kepercayaan publik hanya dapat tumbuh apabila setiap aparat mampu menunjukkan profesionalitas, keteladanan, serta ketegasan dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.
Desak TNI-Polri Lakukan Evaluasi dan Penegakan Hukum
MA IPNU Kabupaten Kuningan menyampaikan tujuh poin tuntutan menyikapi dugaan peristiwa tersebut.
Pertama, mengecam segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap santri, khususnya apabila terbukti terdapat tindakan aparat yang melanggar prosedur dan menggunakan kekerasan secara tidak sah.
Kedua, mendesak Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah memastikan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran prosedur dalam penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Sukoharjo. Apabila ditemukan pelanggaran, personel yang bertanggung jawab diminta mendapatkan sanksi sesuai ketentuan hukum dan kode etik.
Ketiga, meminta Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, serta jajaran komando terkait memastikan proses hukum terhadap prajurit yang diduga terlibat kekerasan terhadap santri di Pangandaran berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.
Keempat, menuntut pemulihan hak para korban melalui pendampingan hukum, perlindungan, serta pemulihan fisik dan psikologis. Para santri juga harus mendapatkan jaminan keamanan agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa intimidasi.
Kelima, mendorong perubahan pendekatan aparat terhadap lingkungan pesantren melalui komunikasi yang humanis, profesional, serta menghormati kultur dan tata kehidupan pesantren.
Keenam, mendesak penguatan pengawasan dan pembinaan internal di tubuh TNI maupun Polri agar profesionalitas, kedisiplinan, serta pengendalian diri setiap personel benar-benar terjaga.
Ketujuh, meminta adanya langkah konkret pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di lingkungan pesantren, madrasah, sekolah, maupun lembaga pendidikan lainnya.
Santri Bagian dari Sejarah Perjuangan Bangsa
Dalam pernyataan tersebut, MA IPNU Kabupaten Kuningan juga mengingatkan bahwa santri memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Keberadaan Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah menjadi bagian dari catatan sejarah perjuangan ulama, santri, dan masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa.
Atas dasar itu, MA IPNU menegaskan bahwa santri memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan, keamanan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.
“Santri bukan warga kelas dua. Santri bukan kelompok yang boleh diperlakukan semena-mena. Santri adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak yang sama atas keamanan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan,” tegas pernyataan tersebut.
MA IPNU berharap peristiwa ini menjadi momentum introspeksi dan pembenahan menyeluruh bagi institusi TNI maupun Polri, terutama dalam meningkatkan profesionalitas serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat, termasuk kalangan santri.
Pihaknya juga mengingatkan bahwa seragam dan kewenangan negara seharusnya menjadi simbol perlindungan, bukan justru menghadirkan ketakutan.
“Negara harus hadir untuk melindungi santri. Hukum harus berdiri tegak tanpa pandang bulu. Dan aparat harus memahami bahwa kewenangan adalah amanah, bukan privilese untuk bertindak sewenang-wenang,” demikian penegasan MA IPNU Kabupaten Kuningan.
MA IPNU Kabupaten Kuningan menyatakan akan terus berdiri bersama nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat santri.
“Santri harus dihormati. Pesantren harus dilindungi. Keadilan harus ditegakkan,” pungkas pernyataan sikap tersebut. (OM)








