Kuota BSPS Kuningan Melonjak Jadi 1.293 Unit, Bupati Dian Targetkan Zero RTLH Tahun 2028

KUNINGAN ONLINE – Pemerintah Kabupaten Kuningan mencatat capaian signifikan dalam upaya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada tahun 2026, kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat meningkat drastis menjadi 1.293 unit, hampir sepuluh kali lipat dibandingkan kuota pada tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata hanya sekitar 100 unit.

Pencanangan program BSPS dilakukan langsung oleh Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., di Balai Desa Mungkaldatar, Kecamatan Ciniru, Selasa (14/7/2026). Program ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya target Kabupaten Kuningan bebas rumah tidak layak huni (zero RTLH) pada 2028.

Iklan

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Kuningan, Dr. H. Deni Hamdani, S.Sos., M.Si., mengungkapkan peningkatan kuota BSPS tersebut merupakan hasil komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan pemerintah pusat.

“Tahun ini menjadi pencapaian yang luar biasa. Kloter pertama sebanyak 100 rumah sudah mulai dikerjakan, sementara total kuota yang kami terima mencapai 1.293 unit dan masih berpotensi bertambah,” ujar Deni.

Iklan

Menurutnya, BSPS merupakan bantuan stimulan yang keberhasilannya tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga pada semangat swadaya dan gotong royong masyarakat.

“Kami optimistis target Kuningan bebas rumah tidak layak huni pada 2028 dapat tercapai apabila seluruh elemen bergerak bersama,” katanya.

Sementara itu, Bupati Dian Rachmat Yanuar menegaskan bahwa peningkatan kuota BSPS merupakan buah dari sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.

Ia menekankan bahwa rumah layak huni bukan sekadar tempat tinggal, melainkan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sehat, aman, dan berkualitas.

“Rumah adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Di sanalah anak-anak tumbuh, pendidikan dimulai, dan masa depan dibangun. Karena itu, menyediakan rumah yang layak merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Bupati.

Dian juga menegaskan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh menjadi penghalang pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah harus proaktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar lebih banyak program dapat dibawa ke daerah.

“APBD kita terbatas. Karena itu, kepala daerah harus mampu menjemput peluang dari pemerintah pusat. Jika komunikasi terbangun dengan baik, semakin banyak program yang bisa dibawa pulang untuk masyarakat,” tegasnya.

Ia pun memberikan apresiasi kepada Disperkimtan Kabupaten Kuningan yang dinilai berhasil memperjuangkan tambahan kuota BSPS secara signifikan. Capaian tersebut menjadi modal penting dalam mempercepat penanganan sekitar 3.000 rumah tidak layak huni yang masih tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kuningan.

Usai pencanangan, Bupati Dian meninjau langsung salah satu rumah penerima BSPS milik Pardi di Desa Mungkaldatar yang tengah dalam proses pembangunan. Ia berpesan agar bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

“Jangan gunakan bantuan ini untuk kebutuhan lain. Perbaiki rumah sebaik-baiknya, rawat hasilnya, dan terus hidupkan budaya gotong royong agar manfaat program ini benar-benar dirasakan,” pesannya.

Pardi, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah terhadap kondisi rumahnya.

“Terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Pemkab Kuningan. Haturnuhun Pak Bupati sudah datang melihat langsung rumah kami yang sedang dibangun,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Pardi juga menyampaikan harapannya agar anaknya yang merupakan penyandang disabilitas dapat memperoleh dukungan untuk melanjutkan pendidikan.

Dengan peningkatan kuota BSPS yang signifikan ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan optimistis kualitas hunian masyarakat akan semakin meningkat sekaligus mempercepat terwujudnya target zero RTLH pada tahun 2028. (OM)