JAWA BARAT ONLINE – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sangat kruisial sehingga harus dipastikan penyelenggaraannya harus jujur dan adil (Jurdil), aman serta damai. Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman.
Ia mengingatkan agar Aparat Sipil Negara (ASN) juga TNI, Polri, Kejaksaan dan instrumen lainnya dapat menjadi perekat dan tidak ikut dalam pertarungan politik.
“Saya berharap betul ditengah kompetisi politik, ASN harus dapat bersikap netral,” kata Bedi dihadapan Forkopimda Jabar, Pangdam III/Siliwangi, Wakapolda Jabar dan Wakajato Jabar yang hadir dalam Penandatanganan Bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Anggaran Pemilukada Serentak Tahun 2024 se-Provinsi Jawa Barat belum lama ini.
Politisi PDI Perjuangan menuturkan ketidakpuasan penyelenggaraan Pemilu dapat menjadi pemicu konflik terlebih saat ini 19 kota/kabupaten di Jawa Barat dijabat oleh Pj termasuk Pj Gubernur yang notabene adalah ASN.
Ia mengatakan bahwa legitimasi seorang Pj hanya secara dejure keputusan dari kelembagaan pemerintahan bukan produk pilkada.
“Ini harus diwaspadai karena keputusan dikhawatirkan dapat menimbulkan kerawanan politik,” kata Bedi.
Pihaknya berharap agar netralitas ASN, TNI dan Polri ini tidak pasif tetapi aktif bersama-sama untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas di Jawa Barat.
Karenanya, lanjut Bedi, para Pj yang notabene aparatur negara harus menjadi bagian dalam menjaga keberlangsungan proses demokratisasi pemilu yang sehat.
“Berkaca pada tahun 2019 lalu, bagaimana masyarakat terbelah saling bertentangan, sehingga seluruh entitas di Jabar, baik penyelenggara, peserta pengawas pengaman harus bersinergi menjaga Jabar. Di tengah pesta politik ini juga harus ada yang setia menjaga stabilitas tidak ikut menjadi pemain. Bila seandainya terjadi suasana panas, saya berharap Jabar tetap berpegang teguh pada filosofi yang luhur yakni silih asih silih asah dan silih asuh,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jabar X (Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, dan Kuningan) ini. (OM)
