KUNINGAN ONLINE – Ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto dalam kabinetnya. Komitmen ini terlihat dari pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan, politisi senior sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).
Langkah ini menunjukkan perhatian besar pemerintah terhadap isu swasembada pangan, yang bertujuan memperkuat sektor pertanian dan mendorong generasi muda untuk kembali terlibat dalam dunia pertanian.
Presiden Prabowo melihat perlunya revitalisasi sektor pertanian di tengah tantangan modernisasi yang membuat pertanian kurang diminati oleh kaum muda. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan kebijakan strategis dan program yang merangsang minat generasi muda untuk bertani.
Merespons semangat ini, Gapoktan Pasundan Makmur, yang berbasis di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terus bergerak aktif. Pada Jumat, (29/11/2024).
Gapoktan menggelar pertemuan yang melibatkan pengurus dan koordinator dari berbagai kecamatan. Diskusi yang berlangsung difokuskan pada upaya mendorong kemajuan petani di wilayah tersebut dengan menjalin sinergi bersama berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan turut dihadiri oleh Sri Laelasari, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi Gerindra, serta jajaran pengurus DPC Tani Merdeka Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati kerjasama strategis antara Gapoktan Pasundan Makmur dan Tani Merdeka Indonesia. Kolaborasi ini difokuskan pada penanganan berbagai tantangan yang dihadapi petani, seperti kesulitan akses pupuk subsidi, pemasaran hasil pertanian, serta permodalan.
“Kami akan berkolaborasi dengan Tani Merdeka Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi petani, termasuk persoalan pupuk subsidi, penjualan hasil pertanian, dan akses permodalan. Tani Merdeka memiliki akses dan pengalaman di bidang tersebut,” ujar Suhyanto, Ketua Gapoktan Pasundan Makmur.
Dalam kesempatan tersebut, Ibu Sri Laelasari mengapresiasi diskusi dengan para petani yang hadir. Salah satu keluhan yang mencuat berasal dari seorang petani di Kecamatan Cigugur, yang menyampaikan masalah hilangnya sebagian kuota pupuk subsidi.
Ia menduga adanya penyalahgunaan distribusi oleh pihak tertentu yang menjual pupuk subsidi ke pihak lain, sehingga petani kehilangan haknya.
Menanggapi hal ini, Sri Laelasari menegaskan akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan mengecek langsung ke agen-agen penyalur pupuk.
“Kami ingin memastikan bahwa distribusi pupuk subsidi berjalan dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. Petani harus mendapatkan hak mereka, karena kesejahteraan petani adalah kunci keberhasilan ketahanan pangan,” kata Sri Laelasari.
Sri menerangkan, komitmen pemerintah dan sinergi antara berbagai pihak memberikan harapan baru bagi dunia pertanian di Indonesia.
“Presiden Prabowo Subianto dengan program ketahanan pangannya, serta inisiatif lokal seperti yang dilakukan oleh Gapoktan Pasundan Makmur, adalah langkah nyata untuk mengembalikan kejayaan sektor pertanian,” terangnya.
Pihaknya berharap ada di tangan generasi muda dan kolaborasi lintas sektor, agar Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga menjadi kekuatan pertanian global.
“Seperti yang sering diingatkan, apa yang kita makan setiap hari berasal dari tangan para petani. Oleh karena itu, kesejahteraan mereka adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (OM)
