KUNINGAN ONLINE – Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Dicky Mahardika, S.E., M.Si, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini memprioritaskan pembenahan basis data lembaga pendidikan, khususnya pada satuan PAUD, Kelompok Bermain (Kober), dan Tempat Penitipan Anak (TPA), serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Menurut Dicky, pembaruan basis data tersebut dilakukan dengan cara mengonfirmasi data di lapangan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang sudah ada. Setelah itu, Disdikbud akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi riil.
“Basis data menjadi prioritas utama. Kita ingin memastikan data PAUD, Kober, TPA, termasuk Dikmas, benar-benar sesuai antara Dapodik dan realitas di lapangan,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/1/2026).
Ia menjelaskan, untuk kegiatan berskala besar direncanakan akan dilaksanakan pada bulan kedua dan ketiga tahun berjalan. Sementara itu, untuk bidang Dikmas, per tanggal 20 kemarin tahapan pendataan telah selesai dan kini mendorong pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sebagai langkah penyusunan kepengurusan baru.
“Kalau TK sudah ada IGTKI, PAUD ada Himpaudi, sedangkan Dikmas ketika forumnya sudah terbentuk, kita akan melakukan sinkronisasi data Dapodik dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Dicky menegaskan, saat ini pihaknya masih menyusun strategi agar seluruh data lembaga pendidikan, baik TK, Kober, PAUD, maupun Dikmas, benar-benar valid dan terintegrasi.
Menghadapi awal tahun, ia mengakui keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan. Namun, kondisi tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalankan program prioritas.
“Memang anggaran kabupaten masih minim, tetapi itu tidak menutup kami untuk tetap melakukan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan edukasi, pembinaan, serta verifikasi data,” katanya.
Ia berharap, melalui pendataan yang akurat dan sinkron, kebijakan yang diambil ke depan dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar dapat direalisasikan sesuai kebutuhan di lapangan, termasuk melalui agenda Rakerda maupun Musyawarah Daerah (Musda) yang akan dilaksanakan. (OM)
