KUNINGAN ONLINE – Hari Pers Nasional (HPN) 2025, yang diperingati pada 9 Februari, menjadi momentum refleksi atas peran pers di era teknologi yang semakin berkembang pesat. Pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki tugas utama dalam menyampaikan informasi yang akurat, mendidik masyarakat, serta mengawal pemerintahan dan kehidupan sosial.
Hal tersebut disampaikan oleh Mumuh Muhyiddin, SH, seorang jurnalis sekaligus advokat teknologi informasi. Menurutnya, perkembangan teknologi digital membawa tantangan besar bagi dunia pers. Media sosial, platform digital, dan kecerdasan buatan (AI) telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat.
“Teknologi memungkinkan pers menjangkau audiens lebih luas secara cepat dan interaktif. Namun, di sisi lain, ancaman hoaks, penurunan kepercayaan publik, serta tantangan menjaga independensi dan kualitas jurnalistik juga meningkat,” ujar Mumuh, Minggu (9/2/2025).
Dalam menghadapi tantangan ini, lanjut Mumuh, pers harus mampu beradaptasi dan mengembangkan inovasi. Jurnalisme digital, teknologi verifikasi informasi, serta kolaborasi antara media konvensional dan digital menjadi kunci menjaga kredibilitas dan keberlanjutan pers.
Selain itu, pers juga memiliki tanggung jawab dalam mengedukasi masyarakat tentang literasi media, agar publik semakin cerdas dalam menyaring dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.
“Pers yang kuat dan adaptif adalah fondasi demokrasi yang sehat. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, pers akan terus menjadi kekuatan utama dalam menyuarakan kebenaran dan melawan disinformasi,” tegasnya.
Menurut Mumuh, meski pers nasional menghadapi tantangan besar, peran media lokal di Kuningan tetap penting dalam menjaga demokrasi dan pembangunan daerah.
Ia menekankan bahwa pemerintahan, dunia usaha, dan kehidupan sosial sangat bergantung pada informasi yang disajikan media.
“Pers lokal harus berkolaborasi dengan teknologi agar tetap relevan. Jangan sampai produk jurnalistik kalah dengan konten media sosial yang sering kali kurang terverifikasi. Kuncinya adalah menyajikan berita yang berimbang, sesuai dengan kode etik jurnalistik,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pers adalah penyeimbang demokrasi. Jika pers kuat dan mampu menyajikan berita yang bisa dipertanggungjawabkan, maka demokrasi akan berjalan dengan sehat.
Sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Kuningan, Mumuh juga mengajak masyarakat untuk bijak dalam membaca berita serta jurnalis untuk tetap berpegang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Di tengah persaingan ketat dan kemajuan teknologi, pers harus tetap tegap melangkah. Saya berharap kepemimpinan baru di Kuningan, yakni Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti, bisa menjalin komunikasi erat dengan insan pers untuk membangun daerah lebih baik. Tentunya, kritik dan saran dari media tetap harus diterima demi transparansi pemerintahan,” pungkasnya. (OM)
