KUNINGAN ONLINE – Mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026/2027, Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai memperkuat kesiapsiagaan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan, TNI-Polri, relawan, hingga masyarakat.
Langkah tersebut ditandai dengan Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Musim Hujan Tahun 2026/2027 yang dipimpin langsung Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., di halaman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Rabu (4/11/2026).
Apel yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan itu bertujuan memastikan kesiapan personel, peralatan operasional, logistik, serta pola koordinasi lintas sektor dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana selama musim hujan.
Dalam arahannya, Bupati Dian mengingatkan bahwa kondisi geografis dan karakteristik wilayah Kabupaten Kuningan memiliki potensi kerawanan terhadap sejumlah bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, pergerakan tanah, angin puting beliung, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Terlebih, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Kabupaten Kuningan mulai memasuki periode musim hujan yang berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
Bupati juga menyinggung kejadian angin puting beliung yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah. Di antaranya Desa Mekarsari dan Buniasih, Kecamatan Maleber, yang menyebabkan puluhan rumah mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang, hingga berat.
Kejadian serupa juga dilaporkan terjadi di 10 desa yang tersebar di Kecamatan Luragung dan Cidahu.
“Kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi melalui langkah-langkah antisipatif seperti apel kesiapsiagaan ini, korban maupun dampak bencana yang ditimbulkan bisa kita minimalisir,” ujar Dian.
Delapan Langkah Antisipasi Bencana
Untuk memperkuat upaya mitigasi, Bupati Dian menyampaikan delapan arahan yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.
Pertama, mengoptimalkan pemetaan wilayah rawan bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB), rencana kontinjensi, portal InaRISK, serta Data Informasi Bencana Daerah (DIBI).
Kedua, memastikan kesiapan personel, peralatan operasional, dan logistik penanganan darurat. Ketiga, meningkatkan pemantauan informasi cuaca BMKG sekaligus mempercepat penyebarluasan peringatan dini kepada masyarakat.
Keempat, memperkuat kolaborasi pemerintah daerah, TNI-Polri, masyarakat, relawan, akademisi, dan media, termasuk memastikan kesiapan posko penanganan darurat di wilayah terdampak.
Kelima, meningkatkan edukasi kebencanaan berbasis komunitas serta simulasi evakuasi mandiri, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Keenam, memastikan sistem peringatan dini berfungsi optimal dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ketujuh, mendorong aksi nyata melalui pembersihan saluran air dan drainase, normalisasi sungai, pemeriksaan fasilitas pengendali banjir, serta perbaikan infrastruktur di daerah rawan bencana.
Sementara kedelapan, BPBD Kabupaten Kuningan diminta rutin menyampaikan pemutakhiran data dan perkembangan situasi kebencanaan kepada BNPB serta BPBD Provinsi Jawa Barat.
Selain kesiapan teknis, Bupati Dian juga menekankan pentingnya keterlibatan aparatur pemerintahan hingga tingkat desa dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah pencegahan banjir.
Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti membersihkan gorong-gorong dan saluran air dari sampah dapat membantu mengurangi risiko genangan maupun banjir ketika intensitas hujan meningkat.
Gerakan kebersihan lingkungan tersebut sebelumnya telah dicanangkan melalui kegiatan menghadapi musim hujan yang dirangkaikan dengan Jumat Bersepeda di Desa Sindangagung, Kecamatan Sindangagung.
“Hal sederhana seperti membersihkan gorong-gorong dan saluran air dari sampah dapat membantu meminimalisir dampak banjir. Karena itu, saya mohon dukungan seluruh aparatur pemerintahan, termasuk di tingkat desa, agar kegiatan seperti ini terus ditindaklanjuti,” pesannya.
Apresiasi Penanganan Kebakaran di Gunung Ciremai
Pada kesempatan itu, Bupati Dian turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Ciremai beberapa waktu lalu.
Menurutnya, keberhasilan pemadaman dalam waktu sekitar empat hari di tengah medan yang cukup sulit merupakan hasil kerja sama dan respons cepat berbagai pihak.
Mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, Satpol PP, relawan, pegiat lingkungan, hingga aparat desa yang bersama-sama melakukan penanganan di lapangan.
“Ketika kita kompak dan bersinergi, tidak ada hal yang tidak mungkin kita selesaikan dengan cepat. Ini terbukti dari kerja keras seluruh unsur dalam penanganan kebakaran di Gunung Ciremai,” ungkapnya.
BPBD Inventarisasi Kekuatan dan Sumber Daya
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana, S.STP., menjelaskan bahwa apel kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari peralihan periode kesiapsiagaan bencana.
Sebelumnya, pemerintah daerah melaksanakan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau atau kekeringan hingga Oktober 2026. Memasuki November, fokus penanganan mulai diarahkan pada potensi bencana hidrometeorologi basah seiring datangnya musim hujan.
Peralihan tersebut juga dilakukan sembari menunggu penetapan Surat Keputusan Gubernur terkait status kesiapsiagaan bencana.
Indra menyebutkan, berbagai langkah mitigasi telah dilakukan sebelumnya, termasuk melalui rapat koordinasi bersama TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Melalui apel siaga ini, kita ingin mensinergikan dan mengkoordinasikan semua pihak, baik dari aspek pemerintahan, kewilayahan maupun teknis dalam penanggulangan kebencanaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk menginventarisasi seluruh kekuatan dan sumber daya yang dimiliki, mulai dari personel, peralatan, perlengkapan, hingga dukungan lainnya.
Dengan inventarisasi tersebut, apabila terjadi keadaan darurat, setiap unsur diharapkan sudah memahami tugas, kesiapan, dan pola koordinasi dalam satu komando.
Adapun unsur yang dilibatkan meliputi seluruh perangkat daerah (SKPD), unsur kewilayahan, TNI-Polri termasuk Yonif, serta berbagai elemen relawan dan organisasi kemanusiaan seperti PMI dan Tagana.
“Harapannya, seluruh kekuatan ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menghadapi potensi bencana pada musim hujan, sehingga penanganannya bisa lebih terintegrasi dan terkoordinasi,” pungkasnya.
Melalui penguatan kesiapsiagaan ini, Pemkab Kuningan berharap potensi bencana selama musim hujan 2026/2027 dapat diantisipasi sedini mungkin. Kecepatan respons, kesiapan sumber daya, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam meminimalkan risiko dan melindungi warga dari ancaman bencana. (OM)
