KUNINGAN ONLINE – Universitas Muhammadiyah Kuningan (UM Kuningan) bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan memperkuat kolaborasi dalam mendorong pembangunan daerah berbasis riset, data, dan inovasi.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) atau Surat Pernyataan Kehendak antara Bappeda Kabupaten Kuningan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UM Kuningan serta LPPM Universitas Kuningan, Selasa (3/11/2026).
Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Tidak hanya menyasar sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial, kerja sama tersebut juga memberikan perhatian khusus terhadap pelestarian dan pengembangan angklung sebagai warisan budaya sekaligus potensi unggulan Kabupaten Kuningan.
Penandatanganan kerja sama antara Bappeda Kabupaten Kuningan dan LPPM UM Kuningan dilakukan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Data, Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Kuningan, Nugraha Abadi, S.P., M.Si., bersama Kepala LPPM UM Kuningan, Dr. Oman Hadiana, M.Pd.
Komitmen tersebut turut didukung Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan, Purwadi Hasan Darsono, S.Hut., M.Sc., dan Rektor UM Kuningan, Dr. apt. Wawang Anwarudin, M.Sc.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dan UM Kuningan yang telah ditandatangani pada 22 Mei 2025.
Melalui kemitraan tersebut, perguruan tinggi diharapkan mampu menghadirkan hasil penelitian dan kajian akademik yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.
Bahkan, implementasi awal kolaborasi telah diwujudkan melalui keterlibatan tiga akademisi UM Kuningan, yakni Dr. Boby Agustan, M.Pd., Ratnawati, M.Pd., dan Ipan Ripai, M.Kom., sebagai narasumber dalam kegiatan diseminasi hasil penelitian yang diselenggarakan Bappeda Kabupaten Kuningan.
Riset Perguruan Tinggi untuk Menjawab Persoalan Masyarakat
Salah satu fokus utama kerja sama adalah pengembangan penelitian terapan dan kajian kebijakan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya penanganan stunting, peningkatan kualitas layanan kesehatan, mutu pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, serta pemberdayaan sosial masyarakat.
Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran.
Untuk mendukung agenda tersebut, LPPM UM Kuningan akan mengoptimalkan keterlibatan dosen dan peneliti lintas disiplin ilmu, mulai dari pendidikan, sosial, teknologi informasi, farmasi, kesehatan, hingga sains.
Pendekatan multidisipliner ini diharapkan mampu menghasilkan solusi yang lebih komprehensif terhadap berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Kuningan.
Pelestarian Angklung Jadi Perhatian Khusus
Selain sektor pelayanan dasar, pelestarian dan pengembangan angklung menjadi salah satu agenda strategis dalam kolaborasi UM Kuningan dan Bappeda.
Kajian yang dilakukan tidak sekadar berorientasi pada pelestarian budaya, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat dokumentasi sejarah dan mengembangkan potensi angklung sebagai identitas serta kekuatan daerah.
Salah satu fokusnya adalah penelusuran, verifikasi, dan dokumentasi fakta sejarah angklung diatonis karya Daeng Sutigna.
Kerja sama tersebut juga mencakup penyusunan dan implementasi peta jalan (roadmap) pengembangan angklung, pelestarian warisan budaya dan monumen Tugu Angklung, serta pengembangan ekosistem angklung melalui penelitian, edukasi, inovasi, dan promosi.
Dengan demikian, angklung diharapkan tidak hanya menjadi warisan budaya yang dijaga, tetapi juga memiliki nilai tambah dalam bidang pendidikan, ekonomi kreatif, dan pengembangan daya tarik daerah.
Dorong Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi
Kolaborasi UM Kuningan dan Bappeda juga diarahkan pada pendampingan inovasi di lingkungan perangkat daerah, khususnya pada urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Perguruan tinggi akan berperan dalam mendampingi proses perancangan, pengembangan, pematangan, hingga pendokumentasian inovasi daerah agar mampu menghasilkan solusi yang berkualitas dan berkelanjutan.
Pada aspek pengelolaan data, kerja sama meliputi pertukaran data nonrahasia, analisis data kesehatan dan pendidikan, serta dukungan pengembangan sistem informasi dan dasbor data inovasi daerah yang sedang dirintis Bappeda Kabupaten Kuningan.
Selain itu, terdapat peluang penerapan teknologi tepat guna di bidang peternakan, farmasi, dan kesehatan, termasuk penguatan manajemen usaha masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Kerja sama juga mencakup fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual, baik hak cipta maupun paten, terhadap berbagai hasil inovasi daerah.
Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, implementasi kolaborasi akan dilakukan melalui KKN tematik inovasi, pendampingan desa binaan, serta keterlibatan akademisi dalam Forum Inovasi Daerah, Focus Group Discussion (FGD), seminar, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan Bappeda.
Perguruan Tinggi Harus Hadir Memberikan Manfaat Nyata
Kepala LPPM UM Kuningan, Dr. Oman Hadiana, M.Pd., menyampaikan bahwa penandatanganan LoI tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus memastikan hasil penelitian dan inovasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, LPPM UM Kuningan berkomitmen mengintegrasikan agenda penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan Kabupaten Kuningan.
Dengan begitu, penelitian yang dilakukan dosen diharapkan semakin relevan dengan persoalan daerah dan memiliki peluang lebih besar untuk diimplementasikan secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi UM Kuningan untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dan inovatif, berkarakter technopreneurship yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
Sementara itu, bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan, kemitraan dengan perguruan tinggi menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas penelitian dan pengembangan daerah, terutama dalam mendorong inovasi yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut juga berkaitan dengan target peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) yang menjadi salah satu indikator sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025–2029.
Sebagai tindak lanjut penandatanganan LoI, kedua institusi akan memperkuat koordinasi dan menyusun rencana kegiatan kolaboratif sesuai ruang lingkup yang telah disepakati.
Adapun pengaturan teknis pelaksanaan, pembagian hak dan kewajiban, serta pembiayaan akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang direncanakan disusun pada 2027.
Melalui sinergi tersebut, UM Kuningan dan Bappeda Kabupaten Kuningan diharapkan mampu membangun ekosistem pembangunan yang mengintegrasikan kekuatan akademik, kebijakan pemerintah, pemanfaatan data, inovasi teknologi, serta potensi lokal demi mewujudkan Kabupaten Kuningan yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (OM)
