KUNINGAN ONLINE – Anggota Komisi XII DPR RI H Rokhmat Ardiyan menegaskan komitmennya dalam mengawal distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat kecil.
Bahkan, politisi Partai Gerindra tersebut mengumumkan sayembara bagi masyarakat yang mampu mengungkap kecurangan dalam penyaluran BBM subsidi.
Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan BBM Subsidi Menggunakan Surat Rekomendasi yang digelar di Hotel Horison Kuningan, Senin (27/4/2026).
Dalam arahannya, H Rokhmat Ardiyan menyoroti masih adanya penyalahgunaan BBM subsidi, khususnya solar, yang justru dinikmati oleh kelompok mampu maupun sektor usaha besar seperti perkebunan sawit dan pertambangan.
“Saya tidak ingin BBM subsidi masuk ke orang kaya. Harus tepat sasaran untuk rakyat kecil,” tegasnya.
Menurutnya, subsidi yang diberikan negara seharusnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan, bukan justru mengalir kepada pihak yang secara ekonomi sudah mampu.
“Subsidi tidak boleh masuk ke sektor besar seperti pertambangan atau perkebunan sawit. Ini harus kita jaga bersama,” ujarnya.
H Rokhmat juga mengajak masyarakat untuk berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap rakyat dengan tetap mempertahankan harga BBM subsidi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Ia menyebut, banyak negara mengalami lonjakan harga energi bahkan kelangkaan BBM akibat konflik geopolitik internasional, namun Indonesia masih mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga.
“Pak Prabowo sangat empati kepada rakyat. Di saat banyak negara kesulitan, Indonesia tetap bisa menjaga harga BBM subsidi,” katanya.
Selain itu, ia juga memberikan apresiasi kepada PT Pertamina atas upaya menjaga distribusi energi nasional.
“Apresiasi juga buat Pertamina, kasih aplaus,” ucapnya yang langsung disambut tepuk tangan peserta.
Sebagai bentuk keseriusan dalam pengawasan, Rokhmat Ardiyan membuka sayembara bagi masyarakat yang menemukan adanya praktik kecurangan dalam distribusi BBM subsidi.
Menurutnya, jika ada penyimpangan di SPBU, SPBE, Pertamina maupun tempat lainnya, masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Kalau ada kecurangan, baik di SPBU, SPBE, Pertamina atau di mana pun, laporkan ke aparat penegak hukum, saya kasih hadiah. Ini barang milik negara, milik rakyat. Jangan sampai dicurangi,” tandasnya.
Ia juga meminta BPH Migas agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku penyalahgunaan subsidi.
“BPH Migas jangan banyak diam. Harus kerja sama dengan APH untuk menindak pelaku kecurangan,” tegasnya.
Khusus untuk Kabupaten Kuningan, H Rokhmat menyebut hingga saat ini belum ditemukan adanya penyimpangan besar dalam distribusi BBM subsidi. Namun ia tetap mengingatkan agar seluruh pihak menjaga komitmen tersebut.
“Alhamdulillah di Kuningan belum ada temuan kecurangan. Saya titip, jalannya BBM subsidi harus tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga meminta agar tidak ada SPBU di Kabupaten Kuningan yang mengalami kekosongan solar.
“Untuk Kuningan, jangan sampai ada SPBU yang solarnya kosong. Mari komitmen bersama untuk pelayanan optimal,” pungkasnya.
Bimtek tersebut turut menghadirkan narasumber dari BPH Migas, analis kebijakan, serta perwakilan PT Pertamina (Persero), sebagai upaya memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi melalui regulasi dan sistem digital agar benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak. (OM)
