KUNINGAN ONLINE – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kuningan angkat bicara menyikapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah pedagang kaki lima (PKL) bersama mahasiswa dari PMII di depan Pendopo Kabupaten Kuningan, baru-baru ini.
Organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama ini memandang aksi tersebut sebagai bentuk ekspresi demokrasi yang sah, selama dilakukan secara tertib dan beradab.
Ketua PC GP Ansor Kuningan, Cak Imin, menyatakan bahwa keresahan para PKL terhadap kebijakan relokasi adalah sesuatu yang manusiawi. Namun ia menekankan pentingnya melihat kebijakan ini dalam konteks yang lebih luas, sebagai bagian dari upaya penataan kota dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Relokasi PKL ke kawasan Puspa Siliwangi bukan bentuk penggusuran, tetapi ikhtiar untuk menata kota dengan lebih tertib dan menghadirkan sentra ekonomi rakyat yang lebih representatif,” kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Senin (15/7/2025).
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah yang telah membuka ruang dialog dan menyediakan sejumlah skema bantuan, termasuk penguatan koperasi dan kelembagaan ekonomi bagi para pedagang yang terdampak.
Hal senada disampaikan Sekretaris PC GP Ansor, M. Apip Firmansyah, yang menilai bahwa proses penataan PKL bukan hanya soal memindahkan lokasi, melainkan juga membina dan mengembangkan ekonomi kerakyatan.
“Pemerintah sudah memulai langkah konkret, termasuk penyiapan insentif ekonomi dan pemetaan zona dagang baru. Ini harus dikawal agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat kecil,” ujarnya.
Sementara itu, Bendahara GP Ansor, Caesar Dzikri Ryansyah, menekankan pentingnya menjaga semangat perjuangan rakyat kecil agar tidak diseret ke dalam kepentingan politik sesaat.
“Kritik itu penting, tapi harus elegan dan substansial. Jangan sampai isu relokasi justru dipolitisasi, karena yang dirugikan adalah pedagang itu sendiri,” tegasnya.
GP Ansor mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keseimbangan dalam menyikapi kebijakan publik. Organisasi ini juga mendorong Pemerintah Daerah agar terus membangun komunikasi terbuka dan menyusun peta jalan penataan kota secara jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Pemerintah yang kuat bukan yang anti-kritik, tapi yang terus mendengar dan memperbaiki. Dan rakyat yang dewasa bukan hanya menuntut, tetapi juga memahami arah kebijakan secara utuh,” tutup Cak Imin.
GP Ansor menyatakan bahwa penataan kota adalah keniscayaan, tetapi tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan aspirasi warga. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan diperlukan untuk mewujudkan Kuningan yang tertib, sejahtera, dan Melesat. (OM)
