KUNINGAN ONLINE – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kuningan mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Namun di balik capaian tersebut, Fraksi Golkar juga menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), struktur belanja daerah, pengelolaan aset, hingga rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Kuningan.
Pandangan umum tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kuningan, H. Didit Pamungkas, dalam Rapat Paripurna DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (3/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Didit menegaskan bahwa mekanisme pertanggungjawaban APBD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan,” tegas Didit.
Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kuningan atas keberhasilan mengembalikan opini BPK dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun sebelumnya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurut Fraksi Golkar, capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan. Selain itu, fraksi juga mengapresiasi berbagai prestasi yang berhasil diraih Kabupaten Kuningan sepanjang tahun 2025, seperti Pinunjul Award atas keberhasilan pengendalian inflasi, peringkat II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Jawa Barat, penghargaan peningkatan kinerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta Anugerah Raksa Prasada bagi sekolah berbudaya lingkungan.
Meski demikian, Fraksi Golkar menyoroti masih rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 79,30 persen dari target. Dari sektor pajak daerah, realisasinya juga baru mencapai 87,84 persen, dengan capaian terendah berasal dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar 25 persen serta Pajak Air Tanah sebesar 44,81 persen.
Menurut Fraksi Golkar, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah agar mampu meningkatkan penerimaan daerah melalui pembaruan basis data wajib pajak, digitalisasi sistem perpajakan, pendataan ulang objek pajak sektor komersial, penguatan penegakan hukum, peningkatan edukasi perpajakan kepada masyarakat, hingga penerapan tarif progresif bagi penggunaan air tanah.
Selain sektor pajak, Fraksi Golkar juga menyoroti rendahnya realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang hanya mencapai sekitar 64 persen dari target.
“Pemerintah daerah harus bertindak tegas terhadap praktik-praktik yang merugikan daerah serta mulai menerapkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan parkir,” kata Didit.
Di sisi lain, Fraksi Golkar mengapresiasi capaian dividen dari PAM Tirta Kamuning, Bank Kuningan, dan Bank BJB yang dinilai berhasil memenuhi target. Namun, pemerintah diminta segera melakukan pembenahan terhadap PT LKM dan PDAU agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Dalam aspek belanja daerah, Fraksi Golkar menilai komposisi APBD masih didominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal. Menurut mereka, kondisi tersebut perlu diperbaiki agar ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik semakin besar.
Fraksi Golkar juga meminta penjelasan pemerintah terkait sisa kewajiban pembayaran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hingga kini masih harus diselesaikan.
Selain itu, pemerintah daerah didorong terus meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah melalui penataan administrasi yang lebih tertib sehingga seluruh aset memiliki legalitas yang jelas serta terhindar dari potensi penyalahgunaan maupun kehilangan.
Sorotan lain yang disampaikan Fraksi Golkar adalah masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Kuningan karena sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama agar secara bertahap Kabupaten Kuningan mampu meningkatkan kemandirian ekonominya sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dapat terus dikurangi,” ujar Didit.
Sebagai penutup, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, mengoptimalkan kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, serta mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Meski memberikan berbagai catatan kritis, Fraksi Partai Golkar berharap seluruh masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam memperbaiki kualitas pengelolaan APBD sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan. (OM)
