KUNINGAN ONLINE – Forum Kajian Pembangunan Kuningan (FKPK) beri vitamin C kepada Dinas Kesehatan secara simbolis untuk meningkatkan Imunitas, agar Dinas Kesehatan mampu bekerja secara optimal.
FKPK sendiri melakukan audiensi pada Dinkes Kabupaten Kuningan mempersoalan anggaran 20 M yang tidak terserap dan optimalisasi kinerja dinkes saat masyarakat menghadapi tantangan Covid-19 pada, Rabu (15/9).
Menurut Sekretaris FKPK Arip Samsul Aripin, sayangnya Dinkes tidak kooperatif dan transparan. Ini menjadi raport merah buat Dinkes Kabupaten Kuningan, walau pun tidak menihilkan keikut sertaannya dalam penanganan Covid-19.
“Kedatangan kami ke Dinkes seolah mewakili tugas yang seharusnya diwakili oleh wakil kami, dalam hal ini anggota DPRD. Faktanya dewan sekarang disibukkan oleh persoalan-persoalan yang memalukan,” tutur Arip kepada Kuninganonline, Jumat (17/9).
Lebih lanjut ex Ketum HMI Cabang Kuningan mengatakan, beberapa peristiwa belakangan ini mengenai perilaku anggota dewan mencuat ke ruang publik yang membuat hati rakyat terluka.
“Ini menjadi kontra produktif menurut kami sebagai masyarakat yang sudah memberikan mandat pada wakil-wakil kami sebanyak 50 anggota DPRD untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat khususnya persoalan Dinkes sebagai leading sektor penentu nasib masyarakat Kuningan yang sedang menghadapi pandemi Covid-19, tetapi malah sebaliknya justru mereka malah menambah persoalan-persoalan rakyat,” kata Arip didampingi Ketua FKPK, Erles Herman Tanuwijaya
“Bagaimana tidak, hari ini kita menyaksikan berbagai kabar peristiwa perilaku anggota dewan dari persoalan diksi, amoral sampai peristiwa pokir sapi. Kita ketahui berbagai backround anggota DPRD, salah satunya ada yang berlatar belakang aktivis yang juga tercantum namanya dalam beberapa pemberitaan terkait persoalan pokir sapi,” sambungannya.
Jangan-jangan isu pengunduran diri yang bersangkutan itu, kata Arip, merupakan bagian srtategi untuk menghindar dari tanggungjawab persoalan pokir sapi ini.
Lebih lanjut, Arip menuturkan, meskipun belum mengetahui kebenaran faktanya, tetapi hal ini menjadi preseden buruk dan akan mengganggu trust rakyat terhadap wakil-wakilnya.
“Kalau keadaannya seperti sekarang, kami menduga bahwa fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif sangat lemah, karena ternyata mereka (anggota DPRD,red) juga masih perlu diawasi kinerjanya,” tutur Arip.
“Contohnya kedatangan kami ke Dinas kesehatan adalah untuk mempertanyakan anggaran dan optimalisasi kinerja Dinkes yang seharunya itu merupakan salah satu tugas DPRD, yaitu pengawasan. Akan tetapi bagaimana itu bisa dilakukan, sementara mereka (DPRD,red) sendiri pun faktanya masih perlu pengawasan dari kami sebagai rakyat,” tandas Arip diaamiini Erles Herman Tanuwijaya ketua FKPK. (OM)
