KUNINGAN ONLINE – Penetapan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Kuningan tinggal menunggu waktu. Pemerintah Kabupaten Kuningan saat ini tengah merampungkan rekapitulasi nilai hasil wawancara akhir serta penyusunan Surat Keputusan (SK) pengangkatan direktur definitif.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Kuningan, Rinekawati Soelaeman, menyampaikan bahwa proses seleksi telah memasuki tahap akhir setelah wawancara langsung bersama Bupati Kuningan.
“Wawancara sudah selesai dan nilainya sudah ada. Sekarang masih proses administrasi, termasuk pengajuan dan penandatanganan SK. Setelah itu baru bisa diumumkan ke publik,” kata Rinekawati, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan, dalam tahapan wawancara akhir tersebut, Bupati Kuningan menaruh perhatian besar pada kemampuan kandidat dalam mengelola perusahaan daerah secara profesional, termasuk keberanian melakukan pembenahan internal dan membaca peluang bisnis ke depan.
“Kalau kami tugasnya sampai tiga besar. Penentuan akhir sepenuhnya ada di tangan Pak Bupati,” ujarnya.
Direktur terpilih nantinya tidak hanya dituntut mengelola operasional perusahaan, tetapi juga memikul target kinerja yang cukup ambisius. Pemerintah daerah menetapkan sasaran kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PDAU sebesar Rp1 miliar pada tahun pertama kepemimpinan, dengan kewajiban peningkatan di tahun-tahun berikutnya.
“Targetnya jelas dan berbentuk nominal, bukan persentase. Ini supaya kinerja bisa lebih terukur,” ungkap Rinekawati.
Namun demikian, target tersebut dinilai tidak ringan. Saat ini PDAU masih bergelut dengan persoalan klasik, mulai dari tingginya biaya operasional hingga minimnya keuntungan dari unit usaha yang dikelola. Enam objek wisata yang berada di bawah pengelolaan PDAU belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah.
Selain itu, perusahaan daerah ini juga masih memiliki tunggakan kewajiban kepada pegawai yang nilainya mencapai sekitar Rp550 juta, yang hingga kini belum terselesaikan. Persoalan tersebut disebut menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi direktur baru.
“Pembenahan tata kelola itu mutlak. Utang lama harus diselesaikan, dan ke depan PDAU tidak bisa terus bergantung pada penyertaan modal daerah,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Kuningan mendorong agar PDAU ke depan tidak hanya berkutat pada sektor pariwisata, tetapi mampu mengembangkan unit usaha lain melalui skema kerja sama bisnis yang transparan dan kompetitif.
Bahkan, PDAU diproyeksikan berkembang menjadi holding company, dengan unit-unit usaha yang dapat dikerjasamakan melalui mekanisme seleksi atau beauty contest, mencakup sektor pertanian, pangan, hingga konstruksi.
“Semangatnya adalah aneka usaha. Direktur baru harus punya visi bisnis dan jejaring kerja sama,” pungkas Rinekawati. (OM)
