KUNINGAN ONLINE — Wakil Ketua KNPI Kuningan Bidang Kajian Publik yang juga menjabat sebagai Ketua BAPORA MPC Pemuda Pancasila Kuningan, Muhammad Hanif, mendorong pemerintah untuk memperketat upaya menjaga keseimbangan alam di tengah percepatan industrialisasi nasional.
Hal itu disampaikan dalam pertemuannya dengan Staf Khusus Kementerian ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis.
Dalam dialog tersebut, Hanif menegaskan bahwa pembangunan dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan. Menurutnya, derasnya gelombang industrialisasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan ruang hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah berkembang.
“Perubahan adalah keniscayaan, tetapi kerusakan alam juga perlu kita minimalisir. Pembangunan harus berjalan, namun keseimbangan alam tidak boleh dikorbankan,” tegasnya, kepada Kuninganonline.com, Jumat (14/11/2025).
Hanif mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk memperkuat kerangka keseimbangan lingkungan (environmental balancing framework) dalam setiap proyek industri. Ia menilai, partisipasi publik—termasuk pemuda dan organisasi kepemudaan—harus menjadi elemen penting dalam proses pengambilan keputusan.
Selain itu, ia menekankan perlunya transparansi, kajian lingkungan yang komprehensif, serta komitmen yang nyata terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), agar pertumbuhan ekonomi tidak menciptakan dampak ekologis jangka panjang yang merugikan masyarakat.
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang penguatan jaringan advokasi kebijakan publik yang sejalan dengan visi KNPI dan BAPORA: memastikan generasi muda mengambil peran strategis dalam menjaga masa depan lingkungan serta menjadi mitra kritis pemerintah.
Hanif berharap dialog antara pemuda dan pemerintah pusat dapat terus berlangsung secara berkala, sehingga isu-isu strategis dari daerah, khususnya di Kabupaten Kuningan dan Jawa Barat, dapat tersampaikan secara tepat serta ditangani dengan pendekatan yang berkeadilan ekologis. (OM)
